Ahok sebut lurah atau camat lulusan IPDN tidak selalu lebih baik

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok angkat bicara soal protes para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang merasa terusik terhadap pernyataannya. Ahok sebelumnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan IPDN.

"Saya kira semua orang berhak, ini negara demokrasi. Seharusnya anak (alumni) IPDN juga tak merasa terganggu ketika ada UU ASN karena undang-undang itu mengatakan kita berhak merekrut PNS dari yang non-PNS," tukas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/9).

"Di dalam UU ASN itu ada dua, ada yang pegawai kontrak yang PPK, dua dengan PNS. Nah kalau ngomong gitu kenapa kamu nggak bilang rezeki kamu diambil?" imbuhnya.

Dia menilai dengan adanya UU ASN siapapun bisa menjadi pejabat jika orang itu bagus dan dianggap mampu, dan lurah dan camat tiak lagi dari lulusan IPDN.

"Kita ada fit and proper test. Sekarang apakah semua Lurah, Camat di DKI adalah lulusan IPDN? Tidak! Apakah anak-anak IPDN pasti lebih baik dari anak non IPDN, nggak juga," tegasnya.

Lebih lanjut Ahok mengungkapkan, lulusan IPDN tidak menjadi jaminan punya kemampuan memimpin di pemerintahan.

"Misalnya, mengagungkan STPDN, IPDN segala macam, saya mau tanya republik kita ini maju nggak hari ini dengan dolar begitu (naik)?," katanya.

Menurut Ahok pejabat di pemerintahan tidak selalu dari alumni lPDN, karena sudah banyak lurah dan Camat bukan lulusan IPDN.

"Selama ini yang jadi pamong tuh siapa, saya mau tanya? Saya mau tanya pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia selama ini semua PTSP baik nggak pelayanan publik kita?, Siapa yang jadi Lurah, Camat dulu? Apa Alumni IPDN semua? Siapa yang berantem? Berapa banyak orang mati di IPDN? Saya mau tanya. Sekarang saya tanya di Jakarta PTSP dipegang IPDN apa bukan sekarang? Bukan! Ada juga yang dipegang kalau bagus ya bagus," bebernya.

Sebelumnya Mantan Bupati Belitung ini mengaku sudah meminta kepada presiden Jokowi agar IPDN dibubarkan. Karena Ahok menilai banyak pos penyelewengan (permainan anggaran) di tubuh lembaga tersebut.

"saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ujar Ahok.

Menurutnya, banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.