Ahok soal Taufik surati Jokowi: Suruh presiden lawan konstitusi?
Merdeka.com - Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak menggubris fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih DKI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penundaan pelantikan dirinya. Ahok menyatakan, tidak ada alasan yang kuat untuk menangguhkan pelantikan dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Alasan tundanya apa? Suruh presiden melawan konstitusi? Suruh pendapat MA? Kan enggak ada hubungannya itu, sama saja bilang 'eh tunggu gue ke bulan dulu ya baliknya'," kata Ahok kepada wartawan, Jakarta, Selasa (18/11).
Ahok menegaskan, sudah saatnya semua pihak untuk fokus bekerja sesuai peran dan fungsinya. Termasuk dirinya untuk memprioritaskan kepentingan warga Jakarta dibandingkan menanggapi hiruk pikuk politik dengan kubu KMP.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang diminta fokus pada kemenangan Pemilu 2024? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Kenapa fokus itu penting dalam karier? Gimana kamu bisa produktif menyelesaikan banyak pekerjaan yang ada kalau fokus menyelesaikan satu tugas aja nggak bisa?
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa tugas utama dari PKD Pilkada 2024? Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Terkait pelantikannya sebagai gubernur di Istana Negara pada Rabu (19/11) besok, Ahok mengaku tidak memiliki persiapan yang spesial. Soal baju dan sepatu, Ahok lebih memilih menggunakan yang sudah dia miliki dan tidak membeli barang yang baru.
"Ini saja sudah, apa lagi, bajunya sudah ada, pakai baju yang dulu masih muat," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta M Taufik melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur Jakarta. Selain itu, KMP juga mengirimkan surat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk konsultasi lantaran surat ke MA dan MK terkait pelantikan Ahok tidak dikirimkan oleh Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo.
"Ke PTUN atas nama DPRD. Kan kalau PTUN anggota boleh. Surat presiden boleh, layangkan hari ini," kata Taufik kepada wartawan, Jakarta, Selasa (18/11).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaAHY menyebut, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat menyelesaikan tugas.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya