Anggota DPRD sebut e-budgeting Ahok kaku tidak bisa diperbarui dewan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan sistem e-budgeting dalam penggunaan APBD DKI Jakarta 2015. Namun sistem elektronik ini dinilai masih belum sempurna. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi menyebut e-budgeting belum siap untuk diterapkan dalam APBD DKI Jakarta 2015.
Politikus Gerindra itu mencontohkan, kekurangan e-budgeting yakni masih terlalu kaku. Karena output sistem tersebut masih berformat PDF. Sehingga tidak dapat dilakukan pembaruan oleh Badan Anggaran DPRD yang akan melakukan pembahasan.
"Logikanya kalau itu sudah di-lock, kenapa minta dibahas oleh dewan. Harusnya mata anggaran baru diinput ke e-budgeting setelah pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif selesai dan kedua pihak saling menyetujui," ungkap dalam diskusi 'Ahok Deadlock' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
-
Kenapa Ahmad Sahroni meminta pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana? 'Sadis sekali, betapa mudahnya hari gini merenggut nyawa manusia. Apalagi anak ini tidak berdosa, tidak ada hubungannya dengan apa yang dialami pelaku,' ujar Sahroni, Rabu (28/2). 'Maka saya minta aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Karena ini memang sudah direncanakan, pelaku sudah tahu bagaimana cara untuk menutupi jejak kejahatannya,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Mengapa Sahroni mendesak polisi menangkap pelaku? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
-
Apa yang terjadi di Demak? Pada Sabtu (24/2) kemarin, pemilu susulan digelar di lokasi terdampak banjir besar Demak.
-
Kenapa pemilu susulan di Demak diadakan? 'Meskipun saat ini masih mengungsi ke rumah saudara di Kudus, namun saya bersama istri tetap antusias menggunakan hak pilih karena itu sudah kewajiban sebagai warga negara,' kata Sunoto, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang saat hari pemilu susulan digelar, rumahnya masih terendam banjir.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
Politisi Gerindra ini menilai, sistem penganggaran melalui e-budgeting juga tidak sempurna karena sistem tersebut hanya menyentuh pos pembelanjaan pemerintah saja. Bahkan pernyataan serupa dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya sampaikan bahwa dalam laporannya di tahun 2014, BPK mengatakan bahwa sistem e-budgeting yang dibuat oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI Jakarta masih bermasalah dan belum sepenuhnya kompatibel dengan peraturan penganggaran," tegasnya.
Sanusi mengungkapkan, dokumen APBD versi DPRD yang disusun oleh lembaga legislatif adalah dokumen APBD yang sah. Mata-mata anggaran dalam dokumen itu diusulkan oleh SKPD Pemprov DKI dan telah melalui pembahasan di Banggar DPRD.
Sedangkan dokumen APBD versi Pemprov DKI kata dia, adalah murni usulan SKPD yang disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tanpa melalui pembahasan di Banggar DPRD.
"Ini artinya, saat dokumen yang dikirimkan ke Kemendagri itu bukan hasil pembahasan, maka, besaran APBD sebesar Rp 73,08 triliun yang dikirimkan sendiri oleh Ahok itulah yang merupakan anggaran siluman," tutupnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaPengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaSaid menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya