Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPRD sebut e-budgeting Ahok kaku tidak bisa diperbarui dewan

Anggota DPRD sebut e-budgeting Ahok kaku tidak bisa diperbarui dewan Haji Lulung dan Sanusi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan sistem e-budgeting dalam penggunaan APBD DKI Jakarta 2015. Namun sistem elektronik ini dinilai masih belum sempurna. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi menyebut e-budgeting belum siap untuk diterapkan dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Politikus Gerindra itu mencontohkan, kekurangan e-budgeting yakni masih terlalu kaku. Karena output sistem tersebut masih berformat PDF. Sehingga tidak dapat dilakukan pembaruan oleh Badan Anggaran DPRD yang akan melakukan pembahasan.

"Logikanya kalau itu sudah di-lock, kenapa minta dibahas oleh dewan. Harusnya mata anggaran baru diinput ke e-budgeting setelah pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif selesai dan kedua pihak saling menyetujui," ungkap dalam diskusi 'Ahok Deadlock' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Orang lain juga bertanya?

Politisi Gerindra ini menilai, sistem penganggaran melalui e-budgeting juga tidak sempurna karena sistem tersebut hanya menyentuh pos pembelanjaan pemerintah saja. Bahkan pernyataan serupa dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sampaikan bahwa dalam laporannya di tahun 2014, BPK mengatakan bahwa sistem e-budgeting yang dibuat oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI Jakarta masih bermasalah dan belum sepenuhnya kompatibel dengan peraturan penganggaran," tegasnya.

Sanusi mengungkapkan, dokumen APBD versi DPRD yang disusun oleh lembaga legislatif adalah dokumen APBD yang sah. Mata-mata anggaran dalam dokumen itu diusulkan oleh SKPD Pemprov DKI dan telah melalui pembahasan di Banggar DPRD.

Sedangkan dokumen APBD versi Pemprov DKI kata dia, adalah murni usulan SKPD yang disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tanpa melalui pembahasan di Banggar DPRD.

"Ini artinya, saat dokumen yang dikirimkan ke Kemendagri itu bukan hasil pembahasan, maka, besaran APBD sebesar Rp 73,08 triliun yang dikirimkan sendiri oleh Ahok itulah yang merupakan anggaran siluman," tutupnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya