Anies Baswedan Tegaskan Fokus DKI Kejar Vaksinasi Dosis Pertama

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, fokus Pemprov saat ini percepatan penerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Perihal dosis kedua, menyesuaikan masa jeda setelah penyuntikan dosis pertama.

"Kita kejar dulu fase pertama, karena kuncinya untuk mendapatkan fase kedua itu fase pertama harus menjangkau seluruh," kata Anies saat meninjau kegiatan vaksinasi di Labschool Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).

"Jadi suntikan kedua bukan strategi percepatan karena jadwalnya tergantung jenis vaksinnya," imbuhnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berujar, saat ini penerima vaksin dosis pertama di Jakarta sudah mencapai 7.918.732 orang dari target sebanyak 8.815.157 orang. Untuk itu, ia berharap seluruh warga Jakarta saat beraktivitas dipastikan telah mendapat vaksin dosis pertama.

"Kita berharap bisa seluruh warga ber-KTP DKI dan warga yang berkegiatan di DKI itu dapat vaksin fase 1 dulu. Sesudah itu, soal fase kedua itu soal penjadwalan. Misalnya disuntik AstraZeneca yang harus menunggu 12 minggu," jelasnya.

Sementara itu, warga dengan KTP Jawa Barat teridentifikasi menjadi warga terbanyak yang mendapat vaksin di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan 30 persen dari total penerima vaksin dosis pertama di Jakarta merupakan warga non-DKI.

"Kalau dari 2 kode pertama NIK yang sudah divaksinasi, paling banyak dari kode 32 (1,44 juta) dan kode 36 (570 ribu)," ucap Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti, kepada merdeka.com, Rabu (4/8).

Kode 32 merupakan kode untuk Provinsi Jawa Barat, sedangkan kode 36 untuk Provinsi Banten.

"Yang kami lakukan adalah pemadanan dengan data Dukcapil DKI Jakarta. Kami tidak bisa memastikan yang tidak ada di data Dukcapil DKI berasal dari provinsi mana. Kami hanya bisa melihat kode provinsinya (2 digit pertama), bisa jadi tempat tinggalnya berubah," sambungnya.

Suharti menuturkan, sebagian besar dari pemilik KTP non-DKI masuk ke dalam kategori petugas publik.

"Berarti mereka adalah yang bekerja di Jakarta tetapi berasal dari luar DKI," ungkapnya.

Senada dengan Suharti, saat dikonfirmasi merdeka.com, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Ngabila Salama menyebutkan, dari 8 juta yang sudah divaksin di Jakarta, 5 juta orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta, dan 3 juta orang NIK dinluar Jakarta.

"Dari 8 juta divaksin, 5 juta NIK DKI, 3 juta saja yang bukan," kata Ngabila.

Data terakhir dari situs corona.jakarta.go.id pada pukul 15.00 WIB jumlah penerima vaksin dosis pertama di Jakarta sebanyak 7.800.342 orang, dan dosis kedua sebanyak 2.865.036 orang.

Target sasaran penerima vaksin Covid-19 di Jakarta sebanyak 8.815.157 orang.

Pada kesempatan sebelumnya Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan 30 persen warga non-DKI telah menerima vaksin di Jakarta.

"Di Jakarta lebih dari 30 persen yang divaksin di Jakarta ternyata warga non-DKI," ucap Riza di Balai Kota, Senin (2/8).

Berdasarkan data tersebut, kata Riza, masih ada sekitar 30 persen warga Jakarta belum mengikuti program vaksinasi. Ia pun mengimbau warga ber-KTP Jakarta segera melakukan vaksinasi di tempat-tempat yang telah tersedia.

Riza juga memerintahkan perangkat kelurahan RT RW aktif menyisir warganya yang belum mendapatkan vaksin.

"Kurang lebih 30 persen itu warga non Jakarta. Artinya ada 30 persen lebih warga (Jakarta) yang belum. Mudah-mudahan segera, dengan percepatan ini semua warga Jakarta sedang disisir, camat lurah, wali kota, RT RW menyisir warga Jakarta yang belum divaksin untuk divaksin," pungkasnya. (mdk/bal)