Anies Tanggapi Usulan Wagub Lebih dari Satu: Sampaikan ke Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Pekan lalu, muncul usulan dari DPRD DKI Jakarta terkait penambahan jumlah wakil gubernur. DKI Jakarta dinilai perlu memiliki wagub lebih dari satu melihat berbagai kompleksitas masalah dan besarnya anggaran yang dikelola.

Terkait usulan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan aturan terkait jumlah wagub diatur Undang-undang. Jika ingin mengusulkan penambahan jumlah wagub, maka UU harus diubah.

"Jadi segala yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu diaturnya bukan selera gubernur, bukan selera anggota DPRD. Tapi itu diatur menggunakan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada aspirasi sampaikan saja ke pemerintah pusat karena itu wewenangnya di Undang-undang," jelasnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Anies menambahkan, dirinya bekerja berdasarkan UU. Dirinya tak mau berwacana atau mengeluarkan pernyataan yang bisa menjadi pro dan kontra.

"Jadi saya bekerja berdasarkan UU. Karena itu saya tidak berwacana, pro dan kontra. Itu adalah adanya dari Undang-Undang," pungkasnya.

Usulan penambahan jumlah wagub ini sebelumnya disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Pantas Nainggolan. Pantas mengatakan ada sejumlah anggota dewan yang mengusulkan wagub ditambah lebih dari satu, kembali seperti di era pemerintahan Sutiyoso.

Rencananya DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan usulan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya munculnya usulan ini karena melihat gubernur yang sering menyampaikan keluhan dan membutuhkan wagub lebih dari satu.

"Di dalam perjalanannya sering juga gubernur menyampaikan keluhan-keluhan memang butuh wakil gubernur yang lebih dari satu. Seiring dengan itu karena kita punya Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota yang berbeda dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada umumnya, nah di situ muncul gagasan supaya Undang-Undang DKI itu direvisi. Revisi antara lain menyangkut termasuk juga wakil gubernur dan termasuk juga kedudukan DPRD. Karena kan kita enggak punya DPRD kota/kabupaten, jadi supaya tidak disamakan dengan daerah-daerah lain, daerah lain kan ada DPRD kota/kabupaten, jadi ada UU khusus jadi kenapa tidak? Aturan-aturan pelaksanaannya juga secara khusus juga," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9) lalu.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," lanjutnya.