APBD belum sah, tunjangan PNS DKI tertahan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tadinya pada bulan ini berencana mencairkan separuh dari jumlah Tunjangan Kinerja Daerah bagi para pegawai negeri sipil di Jakarta selama Januari dan Februari. tetapi hal itu nampaknya urung dilakukan lantaran masih menunggu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015.

Awalnya TKD statis bakal diberikan kepada PNS sebesar separuh dari nilai keseluruhan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah meneken persetujuan pencairan TKD itu pada pekan lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Agus Suradika, memastikan pencairan TKD batal dilakukan pekan ini. Sebab menurut dia alokasi dana TKD sampai saat ini belum memiliki dasar hukumnya, karena harus menunggu evaluasi pengajuan APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri.

"Iya belum bisa dicairkan, masih menunggu APBD selesai karena tidak ada aspek hukumnya. Jangan sampai diserahkan, tapi salah," kata Agus kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut Agus, batalnya pencairan TKD ini lantaran Pemprov DKI Jakarta masih mengusahakan dana tunjangan diambil dari APBD 2015. Sehingga menurut dia hal itu harus disesuaikan dengan pagu anggaran tersedia.

"Kan untuk TKD masuk dalam RAPBD dan masih pembahasan di Kemendagri. Nanti kita lihat karena di sana ada evaluasi," ucap Agus.

Agus hanya meminta kepada para PNS bersabar dan tetap menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Dia berjanji jika APBD selesai dibahas, maka TKD akan segera meluncur ke kocek para PNS.

"Saya kira teman-teman paham mengenai keadaan ini. Sampai sekarang masih bisa jalan pelayanannya. Kita usahakan secepatnya selesai," lanjut Agus.

Agus mengatakan, selama Januari hingga Februari para PNS di Pemprov DKI hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara TKD baik dinamis maupun statis belum bisa diberikan.

"Gaji dan tunjangan jabatan sudah dibayarkan. Hanya TKD-nya saja yang belum," imbuh Agus.