Bang Sani: Motor tak lintasi Sudirman, Ahok tutupi kegagalan ERPP

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memperluas kawasan bebas kendaraan roda dua. Rencananya, motor dilarang melintas kawasan Jalan Thamrin hingga Jalan Sudirman.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menilai, wacana tersebut hanya ingin menutupi kegagalan Basuki atau akrab disapa Ahok, terkait program Electronic Road Pricing (ERP). Mengingat persiapan ERP sudah dilakukan semenjak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Menurut saya menutupi rasa bersalah karena ERP tidak berjalan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Menurutnya, ERP merupakan solusi tepat untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Sudirman. Hanya saja, Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi tak kunjung merealisasikan penerapan jalan berbayar tersebut.

"Yang paling benar itu ERP. Cuma kan tidak berjalan. Mungkin karena Pak Ahok ingin semuanya dikerjain sendirian‎ (enggak perlu koordinasi dengan DPRD)," tutup politisi PKS ini.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, SM Sinaga mengatakan, terkait kebijakan pelarangan motor masih ada dua hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Langkah pertama adalah pengoperasian 600 bus Transjakarta. Rencananya pada bulan Mei mendatang bisa dioperasikan. Kedua, harus menunggu penghapusan jalur lambat dan jalur cepat di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Pertama nunggu bus ada sekitar 600 unit, sekarang lagi proses. Kami harapkan bulan Mei ini sudah kelar. Kalau bus nya sudah banyak, kemudian kamui minta Dinas Binamarga membongkar pembatas jalur cepat jalur lambat," kata Sinaga.