Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis

Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis Ahok dan Djarot ikut rapat DPRD DKI Jakarta. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga disahkan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya APBD Perubahan DKI 2015.

Dia melihat kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bukan karena keduanya, melainkan konflik antara Ahok dengan PDIP. Sebab, persetujuan terhadap APDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Mendagri yang akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah menekennya.

"Saya melihat, DPRD mendapat 'back up' (dukungan) dari PDIP," katanya dikutip dari Antara, Senin (12/10).

Menurut dia, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini, yakni Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Dia menduga kisruh ini untuk menjegal Ahok maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.

"Jadi ingin memberi tahu pada pemilih, ini loh yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi," jelas Sanit.

Ahok sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015, yang dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.

"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman. Makanya, kita ingin realistis juga," ujar Prasetyo.

Tak cuma itu, sampai hari, Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, juga belum ditandatangani Prasetyo Edi Marsudi. Ahok menduga lambatnya proses penandatanganan karena politikus PDIP itu ngambek padanya.

"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Hal tersebut diketahui Ahok ketika dirinya menelepon Prasetyo. Saat di telepon, Ahok mengatakan bahwa Politisi PDIP tersebut sedang 'ngambek' pada Ahok.

"Saya telepon dia, dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'," jelas Ahok.

Baca juga:

APBD-P DKI 2015 belum disahkan, Ahok geram dipingpong Kemendagri

Bantah Kemendagri, Ahok sebut ganti SKPD agar penyerapan maksimal

Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD

Wagub Djarot tegaskan anggaran KUA-PPAS 2016 harus terperinci

DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Sederet Alasan PKB Belum Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Sederet Alasan PKB Belum Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengungkapkan alasan DPP belum menentukan sikap mengusung Anies.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya