Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis
Merdeka.com - APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga disahkan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya APBD Perubahan DKI 2015.
Dia melihat kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bukan karena keduanya, melainkan konflik antara Ahok dengan PDIP. Sebab, persetujuan terhadap APDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Mendagri yang akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah menekennya.
"Saya melihat, DPRD mendapat 'back up' (dukungan) dari PDIP," katanya dikutip dari Antara, Senin (12/10).
-
Kapan APBD Kutai Timur disahkan? Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 telah disahkan. Pengesahan dilakukan setelah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Ketua DPRD Kutai Timur Joni menandatangani dan berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Kapan masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal habis masa jabatan pada 17 Oktober 2024.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Menurut dia, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini, yakni Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Dia menduga kisruh ini untuk menjegal Ahok maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.
"Jadi ingin memberi tahu pada pemilih, ini loh yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi," jelas Sanit.
Ahok sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015, yang dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.
"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman. Makanya, kita ingin realistis juga," ujar Prasetyo.
Tak cuma itu, sampai hari, Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, juga belum ditandatangani Prasetyo Edi Marsudi. Ahok menduga lambatnya proses penandatanganan karena politikus PDIP itu ngambek padanya.
"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Hal tersebut diketahui Ahok ketika dirinya menelepon Prasetyo. Saat di telepon, Ahok mengatakan bahwa Politisi PDIP tersebut sedang 'ngambek' pada Ahok.
"Saya telepon dia, dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'," jelas Ahok.
Baca juga:
APBD-P DKI 2015 belum disahkan, Ahok geram dipingpong Kemendagri
Bantah Kemendagri, Ahok sebut ganti SKPD agar penyerapan maksimal
Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD
Wagub Djarot tegaskan anggaran KUA-PPAS 2016 harus terperinci
DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaKomentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaWakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengungkapkan alasan DPP belum menentukan sikap mengusung Anies.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya