Berbagai cara dilakukan agar Ahok masuk penjara

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik sepertinya sudah sangat geram dengan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. M Taufik yakin, sebentar lagi Ahok bakal masuk penjara.

"Kita berdoa saja supaya Oktober besok (Ahok jadi) tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, enggak bisa lepas itu," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9) kemarin.

Taufik menjadi garda terdepan orang yang paling lantang ingin memenjarakan Ahok. Dalam berbagai kesempatan, Taufik yakin Ahok bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya meyakini itu permintaan KPK. Karena kalau itu permintaan KPK, maka itu akan diterusin, gitu lho. Pasti itu," ujar Taufik.

Ahok tengah disorot soal pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Dalam pembelian tanah itu diduga ada yang tak beres seperti hasil audit BPK.

Soal pembelian tanah ini sudah ada yang melaporkan ke KPK. Beberapa pekan lalu, Ahok dilaporkan dari pengamat perkotaan Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. Dia melaporkan Ahok terkait dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Sebelumnya, akibat proyek pembelian lahan itu, laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dan kemungkinan korupsi dalam kasus (pembelian) tanah (RS) Sumber Waras," kata Amir di gedung KPK, dua bulan lalu.

Menurutnya, hasil audit BPK ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam pembelian tanah oleh Pemprov DKI. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah tersebut.

"Penentuan harga tanah sebesar Rp 755 miliar itu tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar tetapi hanya berdasar pertemuan tertutup Gubernur dengan direksi RS Sumber Waras," ujar dia.

"Harusnya lewat proses sosialisasi dan lainnya yang memakan waktu tiga bulan, tapi ini langsung diputus sendiri sama Gubernur dan sehari jadi," tandasnya.

Lalu apa reaksi Ahok? Ahok tak masalah dilaporkan ke KPK. Dia menganggap apa yang dia lakukan soal lahan Sumber Waras sudah benar.

"Transaksi sudah terjadi. Ini ada orang BPK juga yang investigasi. Dia tanya 'gimana kalau anda balikin?' Ya enggak bisa lah. Dalam tata negara sudah terjadi pembelian. Sudah diakta sama dia harus dibeli kembali. Kalau beli kembali, dia maunya harga tahun lalu. Kalau dia beli tahun lalu, boleh enggak kita jual dengan harga tahun lalu? Enggak boleh. Karena nilai tanahnya sekarang sudah naik," kata Ahok, kala itu.

Tak hanya ke KPK, Ahok juga dilaporkan ke Mabes Polri. Kali ini dalam kasus penggusuran Kampung Pulo.

Ahok dilaporkan oleh sejumlah orang yang menamakan dirinya sebagai LawanAhok. Mereka melaporkan Ahok atas dugaan melakukan kekerasan dan memboncengi TNI saat penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung.

"Ahok dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan pernyataan yang menyakiti hati anak bangsa. Dia bilang, 'kita atasi Kampung Pulo, enggak ada lagi sejarah banjir di sana. Syaratnya apa, kita main kasar. Jual otot. Enggak otak. Jakarta enggak perlu otak, otot saja'. Saya bilang, kita taruh tentara saja di situ, kerja sama tentara sudah. Kamu galak-galakkan, galakan kita lah," kata Ketua Lawan Ahok, Tegar Putuhena di Gedung Bareskrim Mabes Polri, beberapa pekan lalu.

"Pernyataan Ahok itu jelas-jelas telah menghina dan melecehkan Rakyat Indonesia dan institusi TNI," sambungnya.

Ahok juga pernah dilaporkan FPI ke Polda Metro. Bahkan dalam 3 kasus sekaligus.

Wakil Ketua Umum DPP FPI KH Ja'far Shodiq mengatakan, Ketiga kasus itu adalah kasus nilai penetapan penyertaan modal penyerahan aset Pemprov DKI kepada BUMD Transjakarta, penyerahan aset Pemprov luas tanah 230 meter untuk apartemen dan pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

"Gubernur DKI tiga kasus, pertama nilai penetapan penyertaan modal penyerahan aset pemprov kepada PT TJ BUMD Transjakarta nilainya Rp 1,6 triliun. Kemudian penyerahan aset Pemprov berupa luas tanah 230 meter apartemen nilai Rp 8,5 miliar, dan pengadaan RS sumber waras, dijual pihak lain sekarang diambil Pemprov awalnya Rp 15 juta sekarang Rp 20 juta per meter," kata Ja'far awal pekan bulan lalu.

Menurut dia, pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras terjadi penyimpangan. Sebab, laporan audit BPK telah menemukan bukti-bukti kasus tersebut.

"Diduga yang 5 juta ini ada yang main kaki-kaki tangannya. Ujungnya duitnya masuk ke kas daerah, itu (Ahok) yang mulutnya comberan yang bilangnya anti korupsi, data kita diambil dari BPK. Kita sebagai warga Jakarta melaporkan ke Polda," kata Ja'far. (mdk/has)