BPK soal kemarahan Ahok: Orang yang dapat nilai jelek pasti marah!

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meluapkan emosinya setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014. Ahok, sapaan Basuki, menilai hasil penilaian itu penuh kejanggalan.

Ketua BPK Harry Azhar Azis, tak mau menanggapi berlebihan segala ocehan Ahok yang menyerang lembaganya. Sebagai negara berdemokrasi, siapa pun berhak mengomentari hal yang dianggap tak sesuai dengannya.

"Orang yang dapat jelek pasti marah. Tapi itulah hasil yang kita berikan, masa terus karena dia marah jadi kita tarik dan berikan yang baik-baik," kata Harry kepada merdeka.com, Rabu (8/7).

Berikut wawancara dengan Harry Azhar soal penilaian BPK dan reaksi kemarahan Ahok:

Apa tanggapan BPK ternyata Ahok kurang merespons baik hasil audit?

Orang yang dapat jelek pasti marah. Tapi itulah hasil yang kita berikan, masa terus karena dia marah kita tarik dan berikan yang baik-baik.

Apa alasan BPK menilai WDP?

Untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu, standar-nya di atas tiga persen harus dipertanggungjawabkan.

Sekarang saya contohkan, misalnya ada anggaran Rp 100 miliar, sebanyak Rp 46 miliar memang terpakai, nah tapi ada yang senilai Rp 4 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu sampai kiamat tidak bisa BPK berikan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tapi untuk aset di Sumber Waras itu kan dimulai era Foke?

Iya, tapi kan transaksinya di zaman dia sekarang. Zaman Foke belum keluar uang, kalau pun keluar materil tidak banyak jumlahnya.

Makanya harusnya yang dilakukan ya menyelesaikan masalah itu.

Soal uang beli sayur dan bumbu, apakah juga diaudit BPK?

1 Rupiah pun kalau yang dipakai uang negara itu urusan BPK. Karena 1 rupiah pun tetap uang negara, tetap ada kerugian negara. Tapi kalau pakai uang pribadi tentu kita tidak akan periksa.

Ini berlaku untuk semua pejabat?

Ya semua, kita minta pertanggungjawabannya, untuk transparansi dan mendatangkan kesejahteraan rakyat. Jangankan pejabat, Presiden sekalipun. Kalau ada pejabat lain (yang tak diperiksa) sebutkan. Sebutkan kalau BPK tidak adil, biar saya berikan data, laporkan yang tidak benar.

Pak Ahok cerita tak diberikan hak bicara di DPRD, benar?

Ya itu urusan beliau dan DPRD. Tapi yang saya tahu di daerah lain, gubernur berikan respons. Jadi mungkin marahnya pada DPRD. Katanya dia belum terima (hasil audit), padahal sudah terima bahkan sudah berikan tanggapan.

Soal marah Ahok ke publik?

Itu bagian dari demokrasi, ada gubernur yang diam, ada yang model begitu. Tapi kalau ada pembuktian dari Pak Ahok tentang ketidakbenaran BPK laporkan saja, kalau ada pemeriksaan yang macam-macam, laporkan saja. Saya akan tindak lanjuti.

Ahok tantang laporkan harta kekayaan?

Itu sudah masing-masing dilaporkan, kok urusannya jadi ke harta. Lalu hartanya mana?