'Dana siluman di APBD DKI cara lama politikus rampok uang rakyat'

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan dana siluman dalam APBD DKI 2015. Tak tanggung-tanggung nilai anggaran siluman itu, menurut Ahok, mencapai Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok dana siluman juga ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya pada APBD 2014. Ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya tak wajar, yakni Rp 5,8 miliar tiap sekolah.

Ahok menduga ada mark up besar-besaran dalam pengadaan UPS. Apalagi setelah ditelusuri merdeka.com, sejumlah kantor yang menjadi perusahaan pengadaan ternyata ada yang alamatnya fiktif atau ada juga yang bukan sebuah kantor.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai hal itu adalah cara-cara lama yang dilakukan para politikus di rumah rakyat untuk merampok uang rakyat dalam APBN atau APBD.

"Ini model lama bagaimana cara politisi, orang-orang serakah itu merampok uang rakyat," katanya kepada merdeka.com, Senin (2/3).

Dia menilai Ahok harus dibela. Pasalnya, apa yang dilakukan Ahok kali ini adalah sesuatu yang benar yakni melawan upaya perampokan uang rakyat yang diduga dilakukan para wakil rakyat di DPRD DKI.

"Ini upaya perlawanan atas perampokan uang daerah yang sudah terjadi sekian lama. Karenanya harus dikuatkan posisi Ahok. Ini (perampokan uang rakyat) harus dilawan," katanya.