Diduga Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala SMKN 53 Jakarta Ditahan

Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menahan dua tersangka terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2018. Keduanya ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat mulai Kamis (14/10).

Kedua tersangka yang ditahan yakni mantan Kepala SMKN 53 Jakarta, Widodo, dan mantan staf Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Muhamad Faisal.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Dwi Agus Arfianto mengatakan, sebelum ditahan, keduanya sempat diperiksa selama kurang lebih tiga jam oleh penyidik.

"Tersangka Widodo dan Muhamad Faisal ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat," kata Dwi Agus.

Dia mengungkapkan, alasan penyidik melakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Selain itu, penahanan dilakukan agar keduanya tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

"Untuk mempermudah penyidikan, agar tidak melarikan diri, maupun menghilangkan barang bukti," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Pidsus Kejari Jakbar Reopan Saragih menyampaikan, dari hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI berdasarkan Surat Nomor: 5/LHP/XXI/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, dari total nilai anggaran BOS dan BOP tahun anggaran 2018 senilai Rp7.897.710.632, telah ditemukan penyalahgunaan anggaran baik dari anggaran BOS maupun BOP kurang lebih sebesar Rp2.399.211.203.

"Alhamdulilah dari hasil gelar perkara kami, tim BPK RI telah selesai melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan atas perbuatan para tersangka dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TA 2018 telah merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp7,8 miliar," ujar Reopan.

Dia bersama tim penyidik masih terus melakukan pendalaman kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

"Tim penyidik masih tetap melakukan pendalaman guna menemukan fakta baru dan akan terus menggali apakah ada keterlibatan oknum atau pejabat lainnya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka," jelasnya.

"Kedua tersangka Widodo dan Muhamad Faisal dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutupnya.