Dinas Pendidikan Jakarta Tegaskan Sekolah Bukan Klaster Penularan Covid-19

Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menyatakan sekolah bukan sebagai klaster penularan Covid-19. Pernyataan tersebut berdasarkan perbandingan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan orang yang dilakukan tes PCR.

Saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, Nahdiana mengatakan bahwa Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi penularan Covid-19 di 99 sekolah yang terkonfirmasi ada kasus positif Covid-19.

"Sampai saat ini sekolah yang ada dalam 99 ini yang ditracing belum ada yang positif yang dapat dikatakan klaster menurut kriteria Dinas Kesehatan," kata Nahdiana, Rabu (2/2).

Nahdiana mengatakan, menurut Dinkes, sebuah komunitas menjadi klaster penularan Covid-19 jika positivity rate mencapai 5 persen lebih. Sedangkan dari hasil tracing Dinas Kesehatan bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Puskesmas, positivity rate di lingkup sekolah 0,7 persen.

Persentase tersebut didapat dari 30.550 orang yang dilakukan tes PCR, menunjukkan 222 orang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Kami tidak menghitung sendiri tetapi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan metode yang dilakukan oleh teman-teman Dinkes jadi yang dites itu 30.550 tes PCR yang positifnya adalah 222 sehingga angka ini menjadi angka yang 0,7 persen positivity rate," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan selama satu bulan ke depan. Usulan ini telah disampaikan kepada Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi selama 1 bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja, sambil kita pantau kondisi Covid seperti apa," kata Anies di Taman Benyamin Suaeb, Rabu (2/2).

Anies menuturkan bahwa keputusan PTM kali ini berbeda dengan masa pembatasan masyarakat sebelumnya. Saat pembatasan mobilitas masyarakat dengan penggunaan istilah PSBB, kewenangan PTM ada pada kepala daerah.

Saat pembatasan masyarakat menggunakan istilah PPKM khususnya di Jawa-Bali, kewenangan keputusan PTM ada di pemerintah pusat.

"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan," ujarnya.

Usulan yang disampaikan hari ini masih belum mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Anies menyampaikan usulan agar PTM ditiadakan mempertimbangkan risiko dan kondisi Jakarta saat ini dengan tingkat kasus positif Covid-19 cukup tinggi.

"Nanti hasilnya seperti apa, kita update kemudian," pungkasnya.