Djarot sebut BPK bakal awasi pembangunan JLNT Ciledug-Tendean
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI untuk mengawasi proyek pembangunan jalan layang khusus bus Transjakarta Ciledug-Tendean. Hal itu disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Djarot menargetkan pengawasan yang dilakukan BPK itu bisa selesai dalam 60 hari. Dia berharap pengawasan ini bisa melakukan pencegahan dugaan penyimpangan anggaran atau bisa menemukan temuan penyimpangan anggaran sedini mungkin.
"Mencegah temuan atau penyimpangan se awal mungkin dan mencari solusi di situ jangan sampai di akhir selalu diperiksa semuanya kemudian ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara," ungkap Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/7).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
Djarot juga meminta Dinas Bina Marga tak perlu takut untuk mengerjakan proyek pemerintah karena diawasi oleh BPK. Selama tak keluar dari prosedur yang ditetapkan Dinas Bina Marga seharusnya tak perlu takut mendapatkan pengawasan dari BPK.
"Kalau sesuai dengan prosedur, dengan ketentuan perundangan yang berlaku ya tidak perlu takut. Jadi tidak ada ketakut-takutan dari mereka, sediakan saja maka harus tertib betul dari proses perencanaan penganggaran pelaksanaan sampai penyerahan hasil," ungkap Djarot. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaHeru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaTiga tersangka itu, DD selaku Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI.
Baca SelengkapnyaKejagung juga mendalami dampak dari modus pengurangan volume proyek dalam proses pembangunan.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya