Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Anggap DKI Butuh Wagub Secepatnya di Tengah Penyebaran Virus Corona

DPRD Anggap DKI Butuh Wagub Secepatnya di Tengah Penyebaran Virus Corona Calon wakil Anies. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta Farazandi Fidiansyah mengatakan kursi Wakil Gubernur perlu diisi secepatnya. Terlebih lagi, situasi Jakarta saat ini yang menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah kasus positif Covid-19.

Farazandi berkaca dari beberapa kepala daerah yang terinfeksi virus yang pertama kali merebak dari Wuhan tersebut. Dari situ, kata Farazandi, kinerja pemerintahan dalam hal ini eksekutif tidak efektif jika dilakukan Gubernur saja.

"Kami meyakini kinerja Pak Gubernur enggak bisa sendiri dalam menghadapi wabah pandemi. Bayangkan banyak kepala daerah yang terkena tetapi ada back up-nya misal ada wakilnya. Sekarang, ya kami tidak berharap kami mendoakan Pak Gubernur selalu sehat, trtapi ini kan wabah paling besar di Jakarta tentu butuh back up," kata Farazandi, Kamis (26/3).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, politikus PAN itu merasa sumbangsih DPRD dalam stabilitas pemerintahan menanggulangi penyebaran virus Corona adalah melakukan pemilihan Wakil Gubernur secepatnya.

Lagipula, menurut Farazandi, DPRD tidak menyalahi norma dalam pelaksanaan pemilihan Wagub DKI. Mengingat proses pemilihan ditunda hingga Senin 6 April, batas tanggap darurat Covid-19 di Jakarta.

"Kewajiban kami sebagai anggota dewan mendorong sebagai salah satu yang bisa kami lakukan sekarang. Tapi tentu tidak menyalahi aturan. Kami juga taat rekomendasi, segala sesuatu akan kami lakukan sebaik mungkin," ucap Farazandi mengakhiri sesi wawancara di gedung DPRD.

Pemilihan 6 April

Sementara itu diketahui, DPRD DKI Jakarta memutuskan pemilihan Wakil Gubernur DKI dilaksanakan pada Senin 6 April. Keputusan ini diambil setelah DPRD menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) secara tertutup.

Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan pemilihan waktu itu menyesuaikan surat edaran Gubernur Anies Baswedan mengenai masa tanggap darurat Jakarta.

"Rapat hari ini, Bamus menetapkan paripurna pemilihan Wagub 6 April setelah habis masa tanggap darurat. Kan edaran pak gubernur tanggap darurat habis 5 April," kata Taufik.

Menurutnya, pelaksanaan pemilihan Wagub pada dua pekan mendatang tidak menyalahi norma jika merujuk ke surat edaran Gubernur, maklumat Kapolri, dan imbauan lainnya yang meminta tetap di rumah selama masa penyebaran virus Corona.

Selain itu, kata Taufik, DPRD sudah memahami protokoler pencegahan penyebaran virus tersebut. Sehingga saat pelaksanaan nanti seluruh hadirin dipastikan steril. Bahkan, DPRD akan membatasi tamu undangan yang akan hadir pada acara tersebut.

"Yang jelas total di bawah 200 orang bisa jadi hanya 120," ujarnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Sentil Satker Pemda: Harus Inisiatif Eksekusi Anggaran, Jangan Cuma Agenda Rutin Saja
Kemendagri Sentil Satker Pemda: Harus Inisiatif Eksekusi Anggaran, Jangan Cuma Agenda Rutin Saja

Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD Kenneth Wanti-Wanti Dinkes DKI, Gerak Cepat Tekan Penyebaran Cacar Monyet Jelang Pemilu 202
Anggota DPRD Kenneth Wanti-Wanti Dinkes DKI, Gerak Cepat Tekan Penyebaran Cacar Monyet Jelang Pemilu 202

Satu kasus terakhir dilaporkan pada 14 Oktober 2023 yang merupakan warga DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
Kata-Kata Kapolri Listyo Sigit Soal Ikan Busuk Jadi Inspirasi Jenderal Polisi Calon Gubernur Jakarta
Kata-Kata Kapolri Listyo Sigit Soal Ikan Busuk Jadi Inspirasi Jenderal Polisi Calon Gubernur Jakarta

Pada kesempatan tersebut, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu menyinggung soal pepatah khas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong  dan Plt
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong dan Plt

Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong

Heru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.

Baca Selengkapnya