Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Sahkan Perda RPJMD 2017-2022

DPRD DKI Sahkan Perda RPJMD 2017-2022 Pidato Anies Baswedan di Paripurna DPRD DKI. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Selain RPJMD, empat Raperda lain juga disahkan DPRD yakni Perindustrian, Perpasaran, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan Raperda RPJMD harus segera ditetapkan. Sebab, pada Pasal 264 Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan, RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Artinya Raperda itu harus disahkan sebelum 16 April.

"Fokus penyusunan RPJMD yakni pembangunan kota, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya," katanya.

Sedangkan untuk Raperda lain, yakni Raperda perindustrian, menurut Merry sangat diperlukan sebagai payung hukum untuk mendirikan industri terutama industri kecil, menengah dan kreatif.

Selanjutnya, Raperda Perpasaran. Raperda ini dinilai DPRD perlu untuk mengatur terus menjamurnya swalayan dan minimarket.

"Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sama melakukan kegiatan perpasaran. Lalu mengatur perkembangan dan kemajuan perpasaran di DKI," kata Merry.

Dengan adanya Raperda tersebut, kata Merry, diharapkan eksistensi antara pasar tradisional dan modern bisa seimbang.

Untuk Raperda ketiga tentang perusahaan umum daerah Pasar Jaya, Raperda itu bertujuan untuk menyesuaikan bentuk hukum yang sebelumnya perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih atas disahkannya Raperda RPJMD dan keempat raperda lain.

Dia berharap keempat raperda itu dapat membangun Jakarta yang berpusat kepada pembangunan ekonomi berkeadilan.

"Kami mengapresiasi dan terima kasih sekali kepada ketua, para wakil dan anggota DPRD yang telah bekerja dengan kerja keras dan tuntas menyelesaikan 4 raperda ini sudah disahkan jadi Perda," kata Sandi.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tiga Raperda Diajukan Pemkot ke DPRD Kota Tangerang
Tiga Raperda Diajukan Pemkot ke DPRD Kota Tangerang

Pemkot Tangerang terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi terkini peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak
VIDEO: Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak

Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya