DPRD DKI Soroti Kasus Beras Oplosan di Cipinang
Merdeka.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyoroti kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual dengan harga premium. Adapun kasus ini ditemukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) di gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2).
Dia mengatakan, dirinya mengetahui mafia-mafia beras di DKI. Hasbi juga menyebut bahwa pengoplosan beras tersebut tak sepenuhnya salah Food Station.
"Masalah beras ini di DKI tidak akan selesai kalau selama yang mainin ini-ini saja. Saya tahu, Pak, mafia-mafia berasnya. Saya sangat tahu kemarin yang beras dioplos itu punya siapa. Karena memang ini bukan murni kesalahan Food Station, tapi memang dari atasnya ini, dari Bulog," katanya saat rapat DPRD DKI Jakarta dengan PT Food Station Cipinang Jaya, Rabu (8/2).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas stok beras? “Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan.
-
Siapa yang jamin stok beras aman? Jokowi mengatakan pemerintah akan menyiapkan stok beras di pasar agar tak mengalami kelangkaan. 'Ya semua stok siapkan. Setiap tahun udah rutinitas yang selalu kita jaga terus,' kata Jokowi di GOR Basket Bekasi Jawa Barat, Jumat (16/2).
-
Dimana beras dikumpulkan? Pada 2 Juli 1946, koran Kedaulatan Rakjat yang terbit di Yogyakarta memberitakan bahwa di Banyuwangi sudah terkumpul sekitar 20.000 ton beras untuk India.
-
Siapa yang mengumpulkan beras? Bupati Banyuwangi saat itu, R. Oesman Soemodinoto, menjadi ketua komite yang mengurus pengumpulan beras dan proses pemberangkatan kapal ke India.
-
Bagaimana Jokowi pastikan beras aman? Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. 'Bapak, Ibu sudah terima semuanya yang 10 kilo? Saya tadi mendapatkan catatan, ada yang sudah tiga kali, tapi ada juga yang baru sekali, betul?' tanya Presiden dalam dialognya dengan masyarakat penerima manfaat seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (3/4).
-
Dimana harga beras juga naik? Kenaikan harga sembako juga terjadi di Pasar Belakang Kodim Brebes. Harga telur ayam dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga beras medium yang naik Rp1.000 per kilogram.
Hasbi menjelaskan, beras tersebut seharusnya diberikan kepada satu perusahaan. Namun, ada pihak yang memotong setengah isi beras tersebut.
"Seharusnya kapasitas (beras) ini diberikan sekian untuk perusahaan A, tapi dipotong separuh. Ini yang menyebabkan terjadi pengoplosan beras yang punya Bulog dengan barang premium itu," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta kepada jajaran Food Station untuk bekerja lebih keras agar permasalahan beras di Jakarta bisa selesai dan warga mendapatkannya dengan kualitas yang baik.
"Bapak ini harus bisa mengantisipasi, harus paham benar nih mafia-mafia beras, pemain berasnya. Kalau selama ini Bapak hanya melakukan yang biasa Bapak kerjakan, sepertinya ya normal saja sampai kita mati masalah mafia beras ini juga enggak selesai kalau Bapak kerjanya normal," terangnya.
"Saya minta Bapak kerjanya juga harus abnormal karena pangan di DKI Jakarta tidak akan mungkin berhasil kalau pemimpinnya enggak kuat," tutup Hasbi.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2). Hasilnya, dia mendapati adanya sejumlah gudang yang diduga menyelewengkan beras milik pemerintah.
Dari kunjungan ke tiga gudang Cipinang, dia menemukan dua yang terindikasi melakukan pelanggaran. Salah satunya, beras Bulog yang dioplos dengan merek lain.
"Tadi sudah lihat kan, berasnya sudah di-mix, campur. Semakin saya jalan, semakin banyak saya temukan. Makanya mau saya cek ke laboratorium," kata Budi Waseso.
Temuan lainnya, mantan Kabareskrim ini menciduk adanya upaya pengemasan ulang (repackaging) beras Bulog yang dipindahkan ke karung lain. Sehingga, dari harga jual beras Bulog yang seharusnya paling mahal Rp8.900 per kg bisa dijual hingga Rp12.000 per kg.
"Kalau curiga boleh dong, karena itu kan ada tumpukan berasnya banyak," ujar Buwas.
Dia lantas meminta PT Food Station Tjipinang Jaya dan Satgas Pangan untuk ikut mengawasi tindak curang tersebut. Sebab, dia tak ingin upayanya dalam menggelontorkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dengan nilai maksimal Rp8.900 per kg jadi sia-sia gara-gara ada ulah oknum.
"Saya sudah minta ke Food Station sendiri yang mengawasi. Ini kan wilayahnya Food Station yang punya tanggung jawab. Di sisi lain ada Satgas Pangan. Kalau seperti ini yang terjadi, ini akan mubazir kita Operasi Pasar," ungkapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaBanyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaPengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAdib tak menampik sejak lama persoalan impor beras di tanah air tak pernah usai.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya