Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Soroti Kasus Beras Oplosan di Cipinang

DPRD DKI Soroti Kasus Beras Oplosan di Cipinang Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyoroti kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual dengan harga premium. Adapun kasus ini ditemukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) di gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2).

Dia mengatakan, dirinya mengetahui mafia-mafia beras di DKI. Hasbi juga menyebut bahwa pengoplosan beras tersebut tak sepenuhnya salah Food Station.

"Masalah beras ini di DKI tidak akan selesai kalau selama yang mainin ini-ini saja. Saya tahu, Pak, mafia-mafia berasnya. Saya sangat tahu kemarin yang beras dioplos itu punya siapa. Karena memang ini bukan murni kesalahan Food Station, tapi memang dari atasnya ini, dari Bulog," katanya saat rapat DPRD DKI Jakarta dengan PT Food Station Cipinang Jaya, Rabu (8/2).

Orang lain juga bertanya?

Hasbi menjelaskan, beras tersebut seharusnya diberikan kepada satu perusahaan. Namun, ada pihak yang memotong setengah isi beras tersebut.

"Seharusnya kapasitas (beras) ini diberikan sekian untuk perusahaan A, tapi dipotong separuh. Ini yang menyebabkan terjadi pengoplosan beras yang punya Bulog dengan barang premium itu," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada jajaran Food Station untuk bekerja lebih keras agar permasalahan beras di Jakarta bisa selesai dan warga mendapatkannya dengan kualitas yang baik.

"Bapak ini harus bisa mengantisipasi, harus paham benar nih mafia-mafia beras, pemain berasnya. Kalau selama ini Bapak hanya melakukan yang biasa Bapak kerjakan, sepertinya ya normal saja sampai kita mati masalah mafia beras ini juga enggak selesai kalau Bapak kerjanya normal," terangnya.

"Saya minta Bapak kerjanya juga harus abnormal karena pangan di DKI Jakarta tidak akan mungkin berhasil kalau pemimpinnya enggak kuat," tutup Hasbi.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2). Hasilnya, dia mendapati adanya sejumlah gudang yang diduga menyelewengkan beras milik pemerintah.

Dari kunjungan ke tiga gudang Cipinang, dia menemukan dua yang terindikasi melakukan pelanggaran. Salah satunya, beras Bulog yang dioplos dengan merek lain.

"Tadi sudah lihat kan, berasnya sudah di-mix, campur. Semakin saya jalan, semakin banyak saya temukan. Makanya mau saya cek ke laboratorium," kata Budi Waseso.

Temuan lainnya, mantan Kabareskrim ini menciduk adanya upaya pengemasan ulang (repackaging) beras Bulog yang dipindahkan ke karung lain. Sehingga, dari harga jual beras Bulog yang seharusnya paling mahal Rp8.900 per kg bisa dijual hingga Rp12.000 per kg.

"Kalau curiga boleh dong, karena itu kan ada tumpukan berasnya banyak," ujar Buwas.

Dia lantas meminta PT Food Station Tjipinang Jaya dan Satgas Pangan untuk ikut mengawasi tindak curang tersebut. Sebab, dia tak ingin upayanya dalam menggelontorkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dengan nilai maksimal Rp8.900 per kg jadi sia-sia gara-gara ada ulah oknum.

"Saya sudah minta ke Food Station sendiri yang mengawasi. Ini kan wilayahnya Food Station yang punya tanggung jawab. Di sisi lain ada Satgas Pangan. Kalau seperti ini yang terjadi, ini akan mubazir kita Operasi Pasar," ungkapnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Awal Mula Munculnya Mafia Beras di Indonesia
Ternyata Ini Awal Mula Munculnya Mafia Beras di Indonesia

Banyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras

Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tata Kelola Impor Dinilai Bermasalah Buntut Skandal Demurrage Beras Bulog
Tata Kelola Impor Dinilai Bermasalah Buntut Skandal Demurrage Beras Bulog

Adib tak menampik sejak lama persoalan impor beras di tanah air tak pernah usai.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya