DPRD sebut pengadaan UPS diusulkan Pemprov DKI tahun 2014
Merdeka.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (USB). Bahkan, Bareskrim berencana melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang diduga terlibat.
Pengadaan UPS tersebut diketahui dibahas di Komisi E DPRD DKI. Namun sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar mengatakan, dirinya tidak mengetahui rincian pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta 2014. Menurut Fahmi, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Firmansyah lebih tahu secara rinci persoalannya.
"Soal UPS itu periode lalu, pimpinan komisi bukan saya. Saya masih anggota. Prosesnya yang tahu pimpinan," ungkap Fahmi saat dihubungi, Rabu (1/4).
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
Fahmi menjelaskan, program pengadaan UPS tersebut masuk melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tapi inisiator hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menegaskan, anggaran tersebut diusulkan oleh eksekutif (pemprov DKI) bukan legislatif.
"Periode lalu, anggaran yang masuk itu lewat usulan dari unit eksekutifnya. Tapi kalau periode sekarang, anggota DPRD belum menggunakan hak budgetingnya, makanya APBD 2015 gonjang-ganjing sehingga gak jadi," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 ini.
Tetapi Fahmi menegaskan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan apabila dirasa perlu. Namun, dia menyarankan untuk menghubungi pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2014 agar mendapatkan informasi lebih rinci.
"Indonesia negara hukum, masak kalau dimintai keterangan mengingkari, ya gak mungkin, akan saya berikan seperti yang saya tahu. Periode kemarin, ketua Firmansyah, Igo Ilham, Sekretaris Sarianta Tarigan. semua mereka tahu," tutupnya.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaRapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPolemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKomentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya