Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD sebut pengadaan UPS diusulkan Pemprov DKI tahun 2014

DPRD sebut pengadaan UPS diusulkan Pemprov DKI tahun 2014 UPS. ©2015 merdeka.com/ronald chaniago

Merdeka.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (USB). Bahkan, Bareskrim berencana melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang diduga terlibat.

Pengadaan UPS tersebut diketahui dibahas di Komisi E DPRD DKI. Namun sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar‎ mengatakan, dirinya tidak mengetahui rincian pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta 2014. Menurut Fahmi, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Firmansyah lebih tahu secara rinci persoalannya.

"Soal UPS itu periode lalu, pimpinan komisi bukan saya. Saya masih anggota. Prosesnya yang tahu pimpinan," ungkap Fahmi saat dihubungi, Rabu (1/4).

Fahmi menjelaskan, program pengadaan UPS tersebut masuk melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tapi inisiator hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menegaskan, anggaran tersebut diusulkan oleh eksekutif (pemprov DKI) bukan legislatif.

"Periode lalu, anggaran yang masuk itu lewat usulan dari unit eksekutifnya. Tapi kalau periode sekarang, anggota DPRD belum menggunakan hak budgetingnya, makanya APBD 2015 gonjang-ganjing sehingga gak jadi‎," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 ini.

Tetapi Fahmi menegaskan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan apabila dirasa perlu. Namun, dia menyarankan untuk menghubungi pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2014 agar mendapatkan informasi lebih rinci.

"Indonesia negara hukum, masak kalau dimintai keterangan mengingkari, ya gak mungkin, akan saya berikan seperti yang saya tahu. Periode kemarin, ketua Firmansyah, Igo Ilham, Sekretaris Sarianta Tarigan. semua mereka tahu‎," tutupnya.

(mdk/siw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak
VIDEO: Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak

Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya