DPRD usul Polda Metro minta dana hibah DKI buat gaji Supeltas

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan gaji atau upah untuk sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) menggunakan dana hibah Pemprov DKI.

Anggota DPRD Bestari Barus, Polda Metro Jaya boleh saja meminta permohonan dana hibah ke Pemprov terkait hal-hal yang lakukan di ibu kota menyangkut kemanan, ketertiban dan sebagainya.

"Tinggal masalahnya adalah ketika meletakkan itu harus ada dulu di RKPD, karena seluruh rencana kerja pemerintah daerah itu sebelum dia masuk ke KUA PPAS dan sebelum dibahas di badan anggran dia harus ada dulu di RKPD," jelasnya di DPRD, Jumat (25/8).

Untuk itu dirinya meminta Polda untuk menulis permohonan dana hibah. Karena dana hibah bisa diberikan kepada siapa saja jika itu untuk kepentingan umum.

"Jangan kan ke Polda Metro Jaya, ke wilayah penyangga, Bekasi, Kabupaten Bogor, Bogor Kota Tagerang itu bisa semua," jelasnya.

Namun Polda Metro Jaya harus melengkapi semua persyaratan untuk mengajukan permohonan dana hibah. "Iya harus dilengkapi dulu administrasinya supaya tidak menjadi temuan anggaran siluman," katanya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan tegas menolak mengucurkan anggaran bagi para Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Selain belum masuk dalam anggaran pemerintah daerah, dia juga mempertanyakan kemampuannya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, tak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Djarot. Sebab, dia menambahkan, masih ada cara lain untuk membayar gaji petugas Supeltas.

"Saya bilang pahit-pahitnya kalau Supeltas ini tidak ada, kan semuanya sukarelawan. Mungkin dia dapat ucapan terima kasih dari pengguna jalan yang dibantu, atau CSR," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/8).