Follow
E-Catalog Pemprov DKI akan diluncurkan 27 Februari 2014
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya akan segera menggunakan e-catalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, proses lelang dan pengadaan barang akan semakin cepat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) kemarin mengadakan pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membahas E-catalog. Hasilnya pertemuan itu, e-catalog di Pemprov DKI sudah siap dan akan diluncurkan pada 27 Februari 2014.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan institusi pendidikan non-formal yang berfokus pada penyediaan pelatihan guna meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
"Tanggal 27 Februari akan di-launching di Balai Agung (Balai Kota DKI Jakarta)," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/2).
Mengenai persiapan, Ahok mengungkapkan, sudah ada beberapa barang yang siap untuk digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta. LKPP terus mengebut agar bisa memasukkan barang dan jasa yang bisa digunakan oleh Pemprov DKI.
"Dia kejar terus. Oke kok dia (LKPP) minta cepet. Yang sudah siap itu alat kesehatan, alat berat, mobil-mobil, lampu-lampu dan busway. Sama alat tulis mau disusul," katanya.
Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
LKPP berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem dan platform yang mendukung transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengadaan.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya
Dengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota
Baca Selengkapnya
Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi.
Baca Selengkapnya
E-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.
Baca Selengkapnya
E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"
Baca Selengkapnya
Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pendampingan tersebut merupakan kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Target penyaluran logistik untuk keperluan Pemilu 2024 itu akan selesai pada 10 November 2023.
Baca Selengkapnya