Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
Tak Hanya Memberi Kail dan Pancing, Tapi Siapkan Kolam
Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, ia menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing. Tapi, mereka juga membuatkan kolam ikan besar sebagai upaya menyejahterakan pelaku UMKK di tanah air.
"Bantuan modal itu pancingnya, tapi kalau LKPP menyiapkan kolamnya. Bapak Ibu tahu Shopee dan Tokopedia kan, nah itu konsepnya. Kita siapkan e-Katalognya, Bapak Ibu jenengan yang ngisi kolammya," ujar pria yang akrab disapa Mas Hendi ini.
Hal ini Mas Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan di acara 'Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK Melalui Katalog Elektronik' di salah satu rumah makan di Purworejo, Kamis (25/4/2024).
Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Purworejo dan diikuti seratusan pelaku UMKK di Purworejo.
Nasional
Sesuai Instruksi Presiden Jokowi
Dalam kesempatan tersebut Mas Hendi menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden Jokowi, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri. Untuk itu UMKK memiliki kesempatan yang besar agar produk-produknya bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hendi mendorong agar pelaku UMKK termasuk di Kabupaten Purworejo ikut mendaftarkan diri di Katalog Elektronik. Karena dengan mendaftarkan di Katalog Elektronik, kesempatan produknya dibeli pemerintah sangat terbuka lebar.
"Caranya buat akun SPSE setelah itu daftar di portal e-katalog. Bapak Ibu semua nanti bakal diajari. Gampang dan tidak ribet kok," ujar mantan Wali Kota Semarang ini.
Menurut Hendi, peluang UMKK untuk semakin maju sangat terbuka lebar. Sebagai contoh, dalam APBN tahun 2023 lalu, belanja pengadaan barang jasa nasional mencapai Rp1.226 Triliun. Sedangkan untuk Kabupaten Purworejo hampir mencapai Rp 1 Triliun.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
"Makanya ini kolam besar. Ayo kita semangat. Kuncinya ulet dan semangat. Lalu daftar Katalog Elektronik. Ndak ribet sudah gampang, bayarnya juga cepat,"
ujar Hendi.
Apresiasi dari Ketua DPRD Purworejo
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi memberikan apresiasi kepada Hendi karena sudah memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKK di Kabupaten Purworejo agar semakin naik kelas. Bahkan Dion memuji kinerja Mas Hendi sejak memimpin Kota Semarang.
"Bapak Ibu sekalian, ini Mas Hendi. Sebelum jadi Kepala LKPP, Mas Hendi ini Wali Kota Semarang dua periode. Sukses story beliau di Semarang sangat menginspirasi. Pembangunan Kota Lama di Semarang yang sangat luar biasa itu perjuangan Mas Hendi. Semoga ini bisa menginspirasi Kami," ujar Dion Agasi Setiabudi saat memberikan sambutan.
Kata Dion, kali ini Mas Hendi datang ke Purworejo karena ingin memajukan UMKK agar semakin maju dan bersaing. Dion pun mengapresiasi jajaran LKPP yang memberikan sosialisasi terkait 'Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK Melalui Katalog Elektronik'.
"Semoga dengan acara ini bisa menjadi jalan rezeki dan jalan berkah bagi teman-teman UMKK di Purworejo. Harapannya APBD Purworejo bisa dinikmati warga Purworejo termasuk dalam pengadaan barang dan jasa," pungkas Dion.
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Artikel ini ditulis oleh
Editor Wuri Anggarini
Reporter
Sesuai instruksi Presiden Jokowi, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri.
Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. Di sini para ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik.
Follow
Rekomendasi
