Gagal dengan PMP, Taufik bidik Ahok dengan anggaran mesin tik
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta seakan tidak kehabisan peluru untuk mengoreksi RAPBD DKI Jakarta 2015 versi Pemprov DKI Jakarta. Setelah melakukan kekeliruan dengan tudingan memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke lima BUMD, kini anggota parlemen DKI akan melakukan koreksi terhadap anggaran pengadaan mesin tik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menegaskan, anggota DPRD akan tetap melakukan evaluasi RAPBD DKI Jakarta yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya mata anggaran yang dicoret berupa pengadaan mesin tik.
"Justru itu pengadaan mesin tik juga (kita) akan evaluasi itu kan, evaluasi adalah drafnya eksekutif, justru itu, di sini yang diminta diskusinya (terkait pengadaan mesin tik)," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/3).
-
Siapa yang terlibat dalam Tilik Warga? 'Untuk itu kami siap bekerja sama dengan pengurus Lentera Jiwa yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga kami yang belum sembuh dari penyakit ini,' kata Sarju dikutip dari ANTARA.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Mengapa Tilik Warga dijalankan? Program ini bertujuan untuk memantau dan memberi dukungan kepada warga yang menderita gangguan jiwa dan disabilitas psikososial.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Dimana Tilik Warga dijalankan? Asti mengatakan, salah satu program itu dilakukan di Padukuhan Ploso, Kalurahan Petir.
-
Apa yang dimaksud dengan TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah yang merangkum segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengirim, dan menerima informasi secara elektronik.
Taufik menilai, ada kejanggalan dengan pengadaan barang berupa mesin tik. Tidak hanya pengadaan mesin tik, politisi Gerindra ini juga menilai ada dana 'siluman' yang berhubungan dengan kelurahan.
"Janggal dong kalau gitu. Banyak itu, ada yang totalnya Rp 1,2 triliun yang berhubungan dengan kelurahan," jelasnya.
Untuk diketahui, salah satu hasil evaluasi Kemendagri yang dicoret berupa pengadaan mesin tik di enam tempat mencapai Rp 1.701.632.500. Adapun item yang dicoret, antara lain sebagai berikut:
1. Pengadaan mesin tik Rp 74.250.000 dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengadaan mesin tik Rp 29.700.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pengadaan mesin tik Rp 39.600.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pengadaan mesin tik Rp 34.650.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengadaan mesin tik Rp 30.250.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pengadaan mesin tik Rp 39.600.000 dalam kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengadaan barang jasa pada SKPD BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaDalam rangkaian penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaKPK resmi menjebloskan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke penjara
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya