Follow
Gubernur Anies larang deklarasi #2019GantiPresiden saat CFD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang aksi atau agenda politik dalam saat Car Free Day (CFD). Menurut Anies, CFD adalah sarana warga untuk bersilaturahmi dan berolah raga. Bukan untuk kepentingan golongan apalagi partai politik (Parpol).
Anies melarang rencana deklarasi #2019GantiPresiden di CFD. "Tidak boleh ya, sudah jelas car free Day itu juga harus kawasan bebas kendaraan bermotor," kata Anies di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).
Dia menambahkan, aturan main CFD dalam Pergub harus ditaati. Anies memastikan tidak akan segan menegur dan tidak mengizinkan agenda politik di saat CFD.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Kenapa Anies meminta masyarakat agar tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Bagaimana Anies meminta para pendukungnya bersikap? 'Saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama,' kata Anies.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
"Harus tetap jadi kawasan bebas dari semua kegiatan sesuai dengan aturan," ujar Anies.
Segala bentuk kegiatan politik dilarang dilakukan di CFD. Ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan membersihkan kegiatan politik di car free day (CFD). Namun, dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan penataan secara santun.
"Oh akan kita garuk. Kita akan peringatkan dengan sopan dan santun. Tindakan di luar Pergub kita arahkan ke luar CFD," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (4/5).
Dia mengungkapkan, Pemprov DKI akan menegakkan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Di mana dalam aturan tersebut bertuliskan larangan kegiatan politik di CFD.
"Pemprov sudah tegas, sudah instruksikan pada Dishub harus fokus dengan apa yang dibolehkan oleh Pergub. Yaitu kegiatan olahraga, sosial budaya," jelasnya.
Reporter: Moch. HarunsyahSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya
Anies mencontohkan saat jadi gubernur DKI, banyak konser yang digelar di Jakarta
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta memberikan arahan kepada seluruh aparat sipil negara untuk netral.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Anies pun tak menampik kunjungannya ke FPI memang mendapat sorotan yang besar.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan meminta kepada aparat sipil negara (ASN) berani melawan atasannya apabila menerima perintah untuk tidak netral
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
kata Anies berbagai tahapan Pilpres 2024 belum rampung secara resmi.
Baca Selengkapnya
Menpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya