Follow
Hanura tidak kompak terkait hak angket ke Ahok
Merdeka.com - Langkah Fraksi Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memelopori hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, ternyata menuai kritik dari kalangan dalam. Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, justru tidak sepakat dengan usul memakzulkan Ahok.
"Saya sudah memanggil Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji, untuk mengadakan rapat khusus. Dalam rapat itu saya menerima penjelasan masalah hak angket yang berkaitan dengan RAPBD DKI dan saya sudah memberikan pengarahan-pengarahan," kata Wiranto seperti ditulis dalam keterangan persnya, Senin (2/3).
Wiranto memahami soal kisruh pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat itu, Wiranto juga memerintahkan DPD Hanura DKI Jakarta berani bersikap.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa tujuan utama hak angket yang didukung Megawati? Menurut dia, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan parpol pendukung pasangan calon nomor urut 1, Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.
-
Kenapa Widodo meminta persetujuan dari pemain Arema FC? Mengutip Liputan6.com, sebelum memutuskan menerima tawaran manajemen Arema FC, Widodo punya permintaan khusus yang harus dipenuhi. Ia meminta tim manajemen untuk bertanya kepada para pemain Arema FC, apakah mereka bersedia dilatih oleh Widodo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
"Kalau DPRD DKI bersalah maka harus dikatakan salah, begitu juga sebaliknya, jika Gubernur yang salah maka katakan salah. Dan saya tegaskan bahwa Hanura sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi termasuk mencegah niat-niat untuk melakukan korupsi dalam proses pengajuan DPRD DKI Jakarta," tegas Wiranto.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Hak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
JK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.
Baca Selengkapnya