IDI: Jangan Longgarkan PPKM di Jakarta
Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah ibu kota tersebut.
"Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang Darurat atau level empat, atau apapun, jangan diperlonggar," ujar Zubairi saat dihubungi di Jakarta dilansir Antara, Jumat (23/7).
Karena menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa kasus TB di Indonesia masih tinggi? Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus TB di Indonesia antara lain kepadatan penduduk di kota-kota besar, seperti Jakarta, yang memudahkan penyebaran bakteri.
-
Mengapa kasus DBD di Jakarta meningkat? Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan adanya peningkatan kasus DBD di Tanah Air terjadi karena efek dari kemarau ekstrem panjang atau El Nino pada Juli hingga November 2023.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
"Kata serius itu mengingat angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri juga cukup tinggi," ujar Zubairi.
Apalagi mengenai angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri itu, kata Zubairi, sempat datanya mencapai 1.152 orang. "Itu 'kan tinggi banget angkanya," tutur Zubairi.
Untuk itu, menurut Zubairi, pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga tepat menambah tempat isolasi pasien COVID-19 dan fasilitas tabung oksigen di DKI Jakarta.
Langkah-langkah tersebut memang diperlukan dalam mengatasi pandemi di DKI Jakarta, yang sempat mengalami situasi darurat akibat terbatasnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19.
Hingga saat ini, menurut Zubairi, pemerintah sudah lebih baik dibanding beberapa waktu lalu dalam menangani persoalan COVID-19 di Jakarta tersebut.
Ia mengatakan data COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan penurunan angka positivity rate selama seminggu terakhir, dari sekitar 40 persen menjadi 25,7 persen, sejak adanya PPKM Darurat.
"Data (positivity rate turun dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," ungkap Zubairi.
Ketua Satgas COVID-19 IDI itu pun memohon dengan sangat agar masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), agar tidak berisiko menimbulkan klaster baru.
"Jadi amat sangat mohon jangan demo (unjuk rasa), karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Zubairi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaKualitas udara di Jakarta pada Senin (1/7) pagi masih masuk kategori tidak sehat.
Baca SelengkapnyaDari data terakhir yang dihimpun hingga 26 Maret 2024, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan penyebaran kasus DBD terbanyak yakni 716 kasus.
Baca SelengkapnyaData Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaDirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaBerbagai fasilitas umum telah mengeluarkan imbauan untuk memakai masker.
Baca SelengkapnyaJakarta sebagai kota dengan kualitas udara peringkat kedua terburuk di dunia
Baca SelengkapnyaSecara kasat mata polusi udara tampak menutupi deretan gedung pencakar langit Ibu Kota yang terihat dari kejauhan.
Baca SelengkapnyaKualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin pagi
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah polusi udara tersebut.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya