Follow
Ikut berpolitik, hibah Rp 4 M Bamus Betawi terancam disetop Ahok
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan menghapus dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Rencana ini mencuat lantaran organisasi masyarakat ini sering menjadi alat politik kampanye negatif.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, kegiatan kampanye negatif ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Kenapa Bamus Betawi usul gubernur Jakarta ditunjuk presiden? 'Di situ ada kompromi, soal putra daerah menjadi salah satunya. Di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum betawi. Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh Presiden. Nah walikotanya dipilih langsung oleh Pilkada,'
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Batik Betawi berkembang di Jakarta? Mengutip situs Indonesia Kaya, melihat antusiasme pasar batik di Jakarta yang menjanjikan, pengusaha batik Tionghoa mendatangkan perajin dari kota batik Pekalongan dan Solo untuk membangun industri batik di Jakarta.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).
"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," terangnya.
Ahok mengungkapkan, Bamus Masyarakat Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Menurutnya, Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.
"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menuding Sekretaris Daerah DKI Saefullah ikut-ikutan mendukung acara Bamus Betawi yang menyeret-nyeret isu SARA. Saat acara tersebut Ahok tidak hadir. Acara tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Saefullah dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
Meski mengancam, Ahok bilang keputusan masih akan tergantung dengan kebijaksanaan anak buahnya, yaitu Saefullah. Saefullah sendiri punya peran penting untuk menerima atau menolak dana hibah yang diajukan ke DKI.
"Dia (Saefullah) kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang putusin semua. Dia yang nentuin," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Mega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya