Ini ide Ahok buat berantas korupsi di Indonesia
Merdeka.com - Era Reformasi sudah berjalan selama 17 tahun, namun kasus korupsi tetap saja mewabah di Indonesia. Menghadapi masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku punya cara untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan membatasi transaksi tunai.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan pemberantasan korupsi dapat dengan menggunakan model transaksi non-tunai. Namun, perubahan ini pasti akan mendapatkan perlawanan dari oknum-oknum yang dirugikan.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya (untuk mengikis korupsi). Tapi nanti ada perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu," katanya usai meresmikan RPTRA Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
Dia menjelaskan, rencana pembatasan transaksi tunai tengah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Harapannya jika memang ini berjalan, maka pemerintah pusat dapat mengimplementasikannya di seluruh Indonesia.
"Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah 1 kali UMP. Nanti Presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Bisa juga (pembatasan tarik uang kontan) diterapkan di cakupan nasional. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, jika seluruh transaksi dilakukan melalui uang digital, maka rekap transaksi dapat terlacak. Tujuannya untuk mempermudah pemerintah mengawasi transaksi yang dianggap mencurigakan.
"Dengan pembatasan dan transaksi melalui rekening jadi dapat ketahuan siapa. Misalnya, kamu mau menyogok Rp 1 miliar nanti menarik uangnya bagaimana? Dicurigai nanti," tutup Ahok.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Capres Anies Baswedan menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi
Baca SelengkapnyaAbraham mengungkapkan, di negara sukses tekan korupsi, ada 3 cara yang pasti diterapkan.
Baca SelengkapnyaCalon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies berencana mengembalikan kepercayaan dengan membasmi korupsi dari posisi atas.
Baca SelengkapnyaAnies bicara bagaimana korupsi terjadi. Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan karena didorong oleh keserakahan.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaPrabowo bertekad, ingin memberantas korupsi di Indonesia dan meningkatkan hilirisasi yang sudah digagas Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca Selengkapnya