Follow
Jelang lengser, Djarot perkuat sistem anggaran buat cegah proyek 'siluman'
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, dalam mengelola anggaran harus transparan, profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
Di sisa waktunya yang kurang dari sebulan, Djarot akan memperkuat sistem penganggaran dan sistem pengadaan barang jasa di Pemprov supaya tidak ada lagi kasus korupsi di berbagai anggaran proyek.
"Supaya tidak lagi terjadi kasus di masa lalu, di ujung-ujung proses pembahasan anggaran masuk berbagai macam proyek atau kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dibahas secara detail. Yang disebut oleh Pak Ahok sebagai proyek siluman itu. Tidak boleh," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (15/9).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Menurut pengamatan darinya, 'proyek siluman' biasanya muncul pada saat pembahasan APBD-P, untuk itu perlu dijaga ketat dalam pengelolan anggaran yang transparan.
"Makanya pada pembahasan APBD-P ini dijaga ketat banget supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu, pengadaan alat sarana olahraga kek, kemudian komputer tiga-empat dimensi kek, UPS dan sebagainya, tidak bisa lagi," tandas Djarot.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya
Ganjar juga bercerita soal adanya kekhawatiran pengusaha jika dirinya menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
Menteri Maruarar menegaskan pada jajarannya untuk selalu terbuka, termasuk soal kondisi dan keuangan
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus mempersiapkan transformasi anggaran tahun 2025 dengan langkah strategis dan kredibel.
Baca Selengkapnya
Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca Selengkapnya