Jika Terpilih, Riza Patria Siap Jalankan Kebijakan Pusat & Provinsi Tangani Corona
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait penanggulangan Covid-19. Riza akan bersaing bersama Nurmansjah memperebutkan kursi DKI 2.
"Kalau terpilih sebagai wakil gubernur, siapapun ya sudah mengikuti setiap kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita semua (ikuti) kebijakan pemerintah, jadi tidak menyimpang dari kebijakan pemerintah," kata Riza saat dihubungi, Jumat (27/3).
Cawagub yang diusung Gerindra itu enggan menjabarkan langkah-langkah strategis apa saja yang akan dilakukan menyikapi penyebaran virus Corona di Jakarta. Menurutnya, kebijakan Pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat.
-
Kapan isu tunda pemilu muncul? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
"Ya itu kan sudah diatur pemerintah pusat yah. Terkait penanganan Corona, kalau saya terpilih, tugas saya memastikan apa yang jadi kebijakan itu bisa dilaksanakan," tandasnya.
Sementara itu saat disinggung mengenai penundaan pemilihan Wagub, ia mengklaim belum ada pemberitahuan dari pihak DPRD. Hanya saja ia sudah mendengar terkait penundaan tersebut.
Ia memaklumi penundaan kembali terjadi. Terlebih lagi, situasi Jakarta dan tingkat penyebaran Corona masih sangat tinggi.
"Saya sudah dikabari kemarin. Tapi saya belum terima surat resmi dari Panlih. Nanti saya dapat surat resmi dari Panlih, DPRD atau dari Gubernur," ucapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaMenurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaGerindra menghargai proses yang berjalan dalam dinamika Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSaat ini PDIP tengah fokus memprioritaskan untuk calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaDPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya