Kadisdik DKI akui 823 sekolah di Jakarta tak laik

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa saat ini ada sekitar 823 sekolah yang belum laik digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar anak-anak. Angka itu berdasarkan kalkulasi 47 persen dari total 1.708 sekolah yang ada. Sehingga berdasarkan hitungan, hanya 885 sekolah yang dinilai laik.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andriyanto mengatakan perbaikan jumlah 823 sekolah yang tidak laik itu digolongkan dalam 3 kategori, yakni rehabilitasi total, berat, sedang hingga ringan. Dia juga mengatakan perbaikan 823 plus 5 sekolah warisan program 2015 itu akan dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun.

"Kita sudah menceritakan bagaimana mengevaluasi program kegiatan, prasdik ada enam sekolah yang masih bermasalah sebagai warisan 2015. Kemudian sering pak gubernur di dalam arahannya, masih ada 47 persen sekolah yang belum laik," kata Sopan di kantornya, Jakarta, Senin (28/3).

Orang lain juga bertanya?

Di tahun 2016, instansinya akan merehabilitasi sekitar 156 sekolah dengan kategori perbaikan total. Anggaran yang diusulkan pun mencapai Rp 1,2 triliun. Kabarnya, proses lelang sudah dilakukan pada Mei dan akan dibangun fisiknya pada Juni.

Bagaimana untuk 2017? Sopan menuturkan ada sekitar 627 sekolah yang bakal direhabilitasi. Rinciannya, 133 sekolah bakal digarap Disdik DKI Jakarta, 357 sekolah rusak berat dan 137 sekolah rusak sedang akan diperbaikin pihak Suku Dinas. Total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 3 triliun.

"Pada 2017 kita mengusulkan 627 yang akan kita rehab. Dengan prediksi nilai anggaran Rp 3 triliun. 133 lokasi yang akan direhab, yang merupakan kewenangan dinas. Rusak berat dikerjakan Sudin 357 sekolah dengan biaya Rp 942 miliar. Untuk rehab sedang 137 lokasi, Rp 125 miliar," terangnya.

Dia mengakui pengawasan terhadap kontraktor yang kurang menyebabkan bangunan tidak berumur lama. Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk memperketat pengawasan.

"Pengawasannya kita ada Dinas Perumahan. Ini akan memfungsikan bagaimana agar tidak ada lagi kejadian baru tiga bulan sudah ambruk. Demikian pula dalam strategi pelelangan. Tidak ada lagi PT yang pinjam bendera. Tidak bertanggungjawab," pungkasnya.

(mdk/dan)