Kasus Sumber Waras, Komisi III ngotot undang lagi eks pimpinan KPK

Merdeka.com - Komisi III DPR mengundang mantan pimpinan KPK untuk menjelaskan duduk persoalan dugaan korupsi proyek pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Namun, mantan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menolak hadir dalam ‎Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi Hukum tersebut.

Tak patah semangat, Komisi III ngotot kirim undangan lagi. Komisi III beralasan keterangan mantan pimpinan KPK tersebut penting untuk ungkap kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"‎Karena Bapak Ruki dan kawan-kawan menolak hadir undangan Komisi III hari ini terkait kasus Sumber Waras, maka kita akan undang kembali usai reses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib dewan dan UU MD3," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo melalui pesan singkatnya, Selasa (26/4).

Menurut Politikus Partai Golkar ini, KPK pada era Ruki yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Hasilnya ditemukan kerugian negara. DPR ingin mengetahui apa alasan KPK melakukan investigasi ulang.

"Karena keterangan yang bersangkutan tentang mengapa KPK ketika itu sampai meminta BPK lakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu, sangat penting bagi dewan dan masyarakat terkait kasus Sumber Waras," tuturnya.

Bambang berujar, jika KPK meminta BPK melakukan audit investigasi, tentu tak sembarangan. Harusnya KPK telah mengantongi barang bukti awal. ‎

"Seingat kami, permintaan audit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tidak ada bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (mark-up) dan bukan soal ada atau tidak adanya niat jahat," pungkasnya. ‎ ‎

Sebelumnya melalui pesan singkat, Ruki mewakili seluruh mantan pimpinan KPK di eranya membeberkan alasan kenapa menolak diundang hadir dalam RDPU. Ruki menjelaskan bahwa hingga saat ini pimpinan KPK yang baru masih dalam tahap penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"‎Untuk menghindari kesan adanya destruksi independensi penanganan kasus maupun independensi kelembagaan KPK, maka dengan segala hormat kami berhalangan untuk menghadiri undangan dari komisi III DPR RI," tulis Ruki dalam pesan singkatnya kepada Komisi III DPR.