Follow
Kemendagri 'sentil' Ahok anggaran belanja pegawai sepertiga APBD DKI
Merdeka.com - Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015. Pada kesempatan ini dipaparkan mengenai data dari program anggaran belanja dan kegiatan sepanjang satu tahun.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek sempat mengkritik anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Padahal permasalahan ini sudah pernah dievaluasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Anggaran tahun ini Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai. Ini sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukannya berkurang malah makin naik," ujarnya di Ruang Rapat Aula di Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/4).
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Bagaimana Golkar akan meningkatkan pendapatan negara? “Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
Dia bahkan menyinggung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengutamakan pegawainya dibandingkan rakyat. Selain itu, anggaran pemasukan dari pajak hiburan masih rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasannya.
"Tolong dicermati betul apakah betul pajak hiburan cuma Rp 1 triliun? Pak Dewan tolonglah pak Dewan ini fungsi Anda untuk mengawasi," katanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pihaknya tidak akan pandang bulu dalam pembahasan kali ini. Bahkan dia berjanji akan membahas satu persatu program yang ada dalam Raperda yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nanti tim teknis kami akan membahas setelah sesi ini," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Pengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.
Baca Selengkapnya
KPK bahkan sempat gagal untuk melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo.
Baca Selengkapnya