Kepala Dishub DKI enggan tanggapi rencana Ahok mencopot jabatannya

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sudah berulang kali mengaku geram dengan kinerja Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans). Sebab, sejumlah hal yang harus dibenahi oleh SKPD tersebut, sampai saat ini masih tak jelas hasilnya.

Belum lagi sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP), yang sampai saat ini belum terealisasi, bahkan masuk proses lelang pun belum sama sekali. Hal itu jelas membuat Ahok mempertanyakan komitmen Dishub DKI, bahkan berniat mencopot kepala dinasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Benjamin Bukit enggan berkomentar lebih jauh kinerja jajarannya yang dinilai buruk dan ancaman Ahok mencopotnya.

"No comment dulu ya," ujar Benjamin saat dikonfirmasi, Kamis (18/6).

Diketahui, sinyal pergantian Kepala Dinas Perhubungan DKI semakin kuat, setelah Ahok mengaku geram dengan kinerja Dishub yang dinilai tidak serius menangani permasalahan transportasi di Ibu Kota.

Sejumlah catatan merah mewarnai muka kinerja SKPD tersebut. Sebut saja soal 'menghilangnya' 300 anggota Dishub dari radar Smart City, pungli oknum petugas Dishub kepada metromini di Bundaran HI yang terekam video, pembiaran terhadap pelanggaran penyedia layanan taksi online, tidak menentunya jadwal realisasi ERP, dan lain sebagainya.

Sederetan persoalan itu menjadi dasar penilaian Ahok, untuk mengganti Benjamin Bukit dari kursi Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, karena kinerjanya dianggap tidak mengalami kemajuan.