Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD DKI Dukung Rencana Surat Vaksinasi untuk Syarat Setiap Aktivitas

Ketua DPRD DKI Dukung Rencana Surat Vaksinasi untuk Syarat Setiap Aktivitas 1.000 buruh disuntik vaksin Covid-19. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana mewajibkan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat setiap kegiatan di Ibu Kota. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mendukung rencana tersebut.

"Sepakat, kita dukung. Karena tidak ada alasan untuk tidak vaksin," kata Pras saat dikonfirmasi, Minggu (1/8).

Prasetio mengingatkan, saat ini benteng terakhir yang harus dimiliki tiap warga adalah vaksin dan masker. "Karena jawabannya itu buat cegah cuma vaksin masker, prokes, sudah," ucapnya.

Politikus PDIP itu menuturkan, semua kegiatan yang berisiko tinggi sudah seharusnya mewajibkan adanya sertifikat vaksin corona. Syarat kegiatan harus menyertakan surat vaksin juga untuk mendorong warga agar mau divaksinasi.

"Mau kemana-mana tempat risiko, ruang tertutup, makan di resto itu harus tunjukkan sertifikat. Supaya apa? Supaya warga yang belum mau vaksin itu mau vaksin," terangnya.

"Apalagi vaksin di Jakarta kan di mana saja ada, di mana aja bisa. Jadi enggak ada alasan," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa lokasi vaksin di Ibu Kota sangat banyak dan tersebar di banyak tempat. Sehingga, Anies tidak bisa menerima jika masih ada alasan warga yang tidak bisa vaksin.

"Jadi alasan bahwa tidak bisa vaksin, itu kalau untuk Jakarta agak sulit diterima alasan itu, karena anda bisa akses di mana saja, kapan saja, anda tinggal datang lalu melakukan vaksinasi cukup,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/8/2021).

Dengan mendapatkan vaksin, warga bisa kembali bergerak dalam kelonggaran. Apalagi, Pemprov DKI berencana mewajibkan sertifikat vaksin di setiap kegiatan.

"Sesudah (vaksin) itu anda bebas bergerak," katanya.

Sementara untuk sebagian orang yang belum bisa divaksin karena alasan medis, Anies menebut akan ada pengecualian dengan cara membawa surat keterangan dari dokter.

"Ada masyarakat yang belum bisa vaksin memang belum bisa karena alasan medis, ada alasan kesehatan yang membuat mereka tidak bisa vaksin, yang kedua ada yang baru sembuh dari Covid yang belum bisa vaksin, nah mereka cukup membawa surat keterangan dari dokter bahwa mereka memang belum bisa vaksin,” ungkapnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Uji Emisi Gratis di Gedung DPRD DKI Hingga 24 Agustus 2023
Uji Emisi Gratis di Gedung DPRD DKI Hingga 24 Agustus 2023

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.

Baca Selengkapnya
Prasetyo Edi Tidak Sendiri, Politikus PDIP Ini juga Dapat Dukungan Internal Maju Pilgub Jakarta 2024
Prasetyo Edi Tidak Sendiri, Politikus PDIP Ini juga Dapat Dukungan Internal Maju Pilgub Jakarta 2024

DPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Ketua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!

Ketua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Gantikan Gembong, Prasetyo Edi Resmi Jabat Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI
Gantikan Gembong, Prasetyo Edi Resmi Jabat Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI

Sesuai amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pras mengajak kader selalu turun ke lapangan dan bertemu rakyat.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Susunan Lengkap Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Susunan Lengkap Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini

Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Ingatkan Bahaya Polusi Udara: Cucu Saya Sudah Kena Gangguan Pernapasan
Ketua DPRD DKI Ingatkan Bahaya Polusi Udara: Cucu Saya Sudah Kena Gangguan Pernapasan

Dia menyebut, tenggorokannya sendiri tengah mengalami masalah, bahkan cucunya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan.

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya