Ketua MPR: Pejabat suka gusur melanggar sumpah jabatan dan Pancasila

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyambangi korban penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (10/3). Pada kesempatan itu Zulkifli menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran di Bukit Duri, Kampung Akuarium dan Kalijodo secara semena-mena adalah salah. Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kalau sewenang-wenang menggusur warganya itu bertentangan dengan Pancasila ingat. Sumpah kita waktu menjadi pejabat," kata Zulkifli.

Zulkifli mengingatkan, dalam sumpah jabatannya, semua pejabat harus taat pada hukum dan konstitusi. Dalam pandangannya, penggusuran termasuk kebijakan tidak manusiawi karena banyak warga yang mengadu kehilangan mata pencaharian.

"Disumpah itu dikatakan taat pada konstitusi sikapnya harus seperti konstitusi perilaku yang disinari cahaya tuhan dengan memanusiakan manusia lainnya dengan adil seadil-adilnya," tuturnya.

Zulkifli melanjutkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan musyawarah terlebih dulu dengan warga yang akan digusur. Tidak boleh secara tiba-tiba membawa aparat Satpol PP dan melakukan penertiban.

"Harus musyawarah bersama untuk mufakat. Tidak boleh datang langsung dengan aparat. Jadi semua itu apa yang dilakukan (Pemprov) melanggar sumpah tidak sesuai pancasila dan tidak Pancasilais," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, budayawan Sandyawan berharap Zulkifli berada di pihak warga yang tergusur. Apalagi Pemprov DKI bakal mengajukan banding atas keputusan pengadilan memenangkan gugatan warga Bukit Duri terkait penggusuran.

"Saat kita mengajukan pengadilan ke PTUN Alhamdulillah berhasil. Pemerintah mau mengajukan banding. Kami yakin bapak Zulkifli peduli," kata Sandyawan.

Zulkifli berjanji akan ikut mengawasi proses hukum tersebut. "Kita akan bantu kawal hingga persidangan berakhir," ucapnya.