Kisah Ahok bongkar dana siluman selamatkan uang negara Rp 12,1 T

Merdeka.com - Perseteruan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah bermula sebelum APBD DKI Jakarta disahkan pada 27 Januari 2015. Kisah ini bermula ketika adanya anggaran yang dicoret. Bahkan nilainya fenomenal Rp 8,8 triliun.

Rapat Paripurna untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum DPRD DKI Jakarta atas RAPBD DKI Jakarta 2015 batal dilaksanakan pada 15 Januari 2015. Ahok mengungkapkan, penundaan ini diduga dilakukan setelah ada anggaran yang dicoret. Salah satunya sosialisasi surat keputusan gubernur, dengan nilai anggaran mencapai Rp 200 juta.

"Ada ratusan atau ribuan (mata anggaran), (dengan nilai) Rp 100 juta, Rp 200 juta kan kurang ajar. Saya tulis 'nenek lu'. Coret!, bener tanya saja Bappeda, saya tulis 'nenek lu', saya kasih lingkaran. Balikin. Ini gara-gara bacaan 'nenek lu', tersinggung kali," jelasnya, Senin, (19/1).

Tarik ulur pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2015 terus berlanjut. Namun, akhirnya DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun. Pengesahan ini sempat mengalami tarik ulur sehingga pengesahan molor dari 23 Januari kemarin, mundur sampai 27 Januari 2015.

APBD DKI Jakarta tahun ini meningkat tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Hanya sekitar Rp 1,08 miliar dari APBD DKI Jakarta 2014 Rp 72,9 triliun.

Ini membuat Wakil Ketua DPRD M Taufik kecewa. Karena anggaran itu berkurang dari yang diajukan semula mencapai Rp 76 triliun lebih. Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran bersama eksekutif akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun. Bahkan, pihak legislatif memberi 13 catatan untuk program dan kebijakan eksekutif.

Berselang enam hari, tepatnya tanggal 2 Februari 2015 Pemprov DKI Jakarta mengirimkan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun karena format penyusunan APBD-nya menggunakan e-budgeting terpaksa dikembalikan pada 6 Februari 2015.

Dirjen Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek mengungkapkan, selain format ada lampiran yang tidak sesuai. "Lampiran 1A-nya yakni ringkasan APBD-nya tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," terangnya, Minggu, 9 Februari 2015.

Dari pengembalian inilah DPRD DKI Jakarta mengetahui bahwa draf yang dikirimkan Ahok bukan yang mereka berikan. Dari sinilah kisruh antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta dimulai. Karena mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan untuk mengirim APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa persetujuan pimpinan dewan.

Pengiriman sepihak ini membuat DPRD DKI Jakarta geram dan berencana mengajukan interpelasi dan menurunkan Ahok dari posisinya. Bukannya mengendur, mantan politisi Gerindra ini justru bingung dengan rencana yang dilakukan oleh pihak legislatif. Sebab ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 tentang pembahasan APBD pasca putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

"Justru saya pertanyakan kenapa DPRD tiba-tiba keluarkan bundelan sendiri yang bukan diisi sama SKPD. Itu apa enggak melanggar? Kalau mereka anggap itu hak dia, sejak kapan DPRD nyusun APBD? Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kami ada bukti semua. Ini dilakukan supaya masuk dananya dia yang Rp 12, 1 triliun," jelasnya, Rabu 25 Februari 2015. (mdk/dan)