Klaster Covid-19 Perkantoran Meningkat, Anies Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan masih melakukan monitor terkait kasus Covid-19 pada klaster perkantoran. Dia meminta agar semua masyarakat tetap konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Mari konsisten jalankan prokes, lihat peristiwa di beberapa negara, ketika merasa aman, longgar, maka di situ lah lonjakan itu terjadi," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/4).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan pada beberapa bulan terakhir penambahan kasus Covid-19 stabil. Karena hal itu, Anies meminta agar masyarakat tidak terlena dan merasa aman.

"Saya ajak seluruh masyarakat, utamanya masker, itu paling penting. Di kantor pun pakai masker, kita jangan sampai di tempat umum pakai masker, sampai kantor lepas masker, padahal lepas masker itu lah potensi utamanya," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kasus positif Covid-19 untuk klaster perkantoran kembali peningkatan. Hal tersebut berdasarkan unggahan pada akun instagram resmi milik Pemprov DKI yaitu @dkijakarta.

Berdasarkan unggahan itu disebutkan bila kenaikan kasus pada periode 12-18 April 2021 sebanyak 425 orang ditemukan di 177 perkantoran. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat jika dibandingkan pada5-11 April 2021. Pada periode itu tercatat sebanyak 157 kasus aktif dari 78 perkantoran.

"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," bunyi unggahan yang dikutip Liputan6.com, Minggu (25/4).

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito meminta pihak kantor atau satgas Covid Perkantoran segera bertindak mencegah perluasan penyebaran. Satgas Covid-19 meminta perkantoran mengoptimalkan peran satgas yang sudah ada di perkantoran. Apabila satgas belum terbentuk di perkantoran, maka segera dibentuk. Jika sudah ada segera lakukan evaluasi terkait kinerjanya.

Terkait kapasitas instansi sektor perkantoran pada daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ia menyebut tetap 50 persen dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

Sementara bagi daerah lain yang tidak menerapkan PPKM kabupaten/kota atau mikro, dapat segera mengatur hal tersebut di perkantoran di wilayahnya.

"Kemunculan beberapa kasus positif di beberapa perkantoran, mohon ditindaklanjuti dengan penutupan sementara operasional kantor, disinfeksi, serta upaya testing dan tracing terhadap kontak erat agar tidak meluas penularannya dan menimbulkan klaster," kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com