Kritikan Parpol Pendukung Anies soal Anggaran Fantastis RAPBD DKI 2020

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.

Seperti diketahui dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA-PPAS 2020 ditemukan anggaran tak masuk akal. Mulai dari Ballpoint Rp 124 miliar, anggaran komputer Rp 121 miliar, hingga pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) lalu.

Sikap Anies Baswedan menyalahkan sistem anggaran e-budgeting pun menuai kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari partai yang mendukungnya saat Pilkada DKI 2017 lalu yakni Partai Gerindra, PKS sampai PAN. Berikut ulasannya:

Politikus Gerindra Sebut Anies Kurang Bijak Salahkan Sistem

Politikus Partai Gerindra Inggard Joshua mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting terkait anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies kurang bijak menyalahkan sistem elektronik APBD Pemprov DKI buatan gubernur terdahulu.

"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10) dilansir dari Antara.

Wakil Komisi A DPRD DKI itu menilai, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban. Sebab, Anies memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah sekitar 70 orang. Menurut Inggard, Anies harusnya sejak awal meminta pendapat timnya terkait sistem elektronik APBD DKI.

"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Inggard.

Politikus PKS Sebut Anggaran Janggal karena Lemahnya Pengawasan

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai munculnya anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 karena kursi wakil gubernur masih kosong. Sehingga, pengawasan oleh eksekutif lemah.

"Ini kelemahan pengawasan, salah satunya tidak adanya wagub," kata Mohammad Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10) dilansir dari Antara.

Menurut Arifin, salah satu tugas wagub itu adalah mengawasi anggaran. Kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu berimbas kepada lemahnya pengawasan anggaran.

"Itu salah satu dampaknya. Kekosongan wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah," katanya.

Politikus PAN Kritik Anggaran TGUPP

Sementara itu Fraksi PAN dan Gerindra, mempermasalahkan usulan anggaran untuk TGUPP DKI Jakarta sebesar Rp19,8 miliar. Banyak yang menilai jika anggaran tersebut terlalu tinggi.

"TGUPP, mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini, sesudah dipotong menjadi Rp19 miliar lebih kurangnya," kata anggota Fraksi PAN, Lukmanul Hakim di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Selain itu, ada pula anggota dewan yang mempertanyakan kinerja TGUPP DKI selama ini. Sebab anggota Fraksi Gerindra, Syarifudin menilai, anggaran itu terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran lainnya.

"Anggaran yang paling besar ini hanya TGUPP, Rp19 miliar. Jadi saya ingin tahu apa kinerjanya TGUPP," ucap Syarifudin.