Follow
M Taufik semprot pejabat Kemendagri: Jangan dikira malaikat!
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengkritik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencoret Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk enam BUMD DKI pada draft Rancangan APBD DKI tahun 2016.
Taufik mengaku ingin meminta alasan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek (Donny) terkait pencoretan suntikan dana dari Pemprov DKI Jakarta ke 6 BUMD itu.
"APBD ini memang produk siapa? DPRD kan? Kalau ini dikoreksi orang lain kita perlu tahu dong apa alasannya. Jangan dikira si Donny malaikat. Kita perlu dialog-kan persoalan ini," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (11/1).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Siapa yang memimpin proyek RDMP Balikpapan? Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat kunjungan ke proyek RDMP Balikpapan.
Dia mencontohkan pemberian PMP untuk salah satu BUMD, yakni PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kucuran dana ke PT Transjakarta untuk pengembangan perusahaan tersebut juga dicoret tanpa alasan yang jelas.
"Ini (Transjakarta) kan dibutuhkan rakyat, karena tiketing Transjakarta ini disubsidi pemerintah. Kalau dilarang diberikan mau bagaimana? Mau berapa harga tiket yang harus dibayarkan warga untuk naik bus Transjakarta," ungkapnya.
Ditambahkannya, selama ini dengan adanya pemberian subsidi atau public service obligation (PSO) sebanyak 70 persen itu, membuat harga tarif angkutan Transjakarta cukup murah hanya sebesar Rp3.500.
"Kalau sampai tidak diberikan subsidi mau berapa duit. Kalau saya itung-itung bisa Rp 12 sampai Rp 15 ribu untuk naik Transjakarta," ungkap dia.
Seperti diketahui, menanggapi pencoretan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan adanya pencoretan tersebut. Pasalnya, uang PMP yang diberikan berasal dari APBD DKI. Terlebih, peruntukannya jelas.
"Makanya kita harus pikirin cara baru, apa (BUMD) disuruh ngerampok? Orang duitnya ada kok, emangnya ngutang sama pusat. Pernah gak APBN mau bayarin DKI, hak juga, duit punya DKI kok," tegasnya geram.
Dalam draf rancangan APBD DKI tahun 2016 itu, Pemerintah Provinsi DKI diketahui memberikan senilai Rp 7,27 triliun sebagai PMP untuk tujuh BUMD DKI.
Adapun 7 BUMD yang dimaksud adalah PT MRT Jakarta Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp2,95 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, PT Bank DKI Rp500 miliar, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp750 miliar, PD Pasar Jaya Rp370 miliar.
Namun, dari tujuh BUMD di atas, hanya PT MRT yang diizinkan untuk diberikan dana PMP oleh Pemprov DKI Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca Selengkapnya
Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya
"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca Selengkapnya
Siapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnya
Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Bupati kerap meminta pencairan dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU).
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca Selengkapnya
Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)
Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku selalu kena getahnya dalam polemik zonasi Penerimaan Peserta Didik
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, diketahui bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp1 miliar lebih dalam perkara tersebut.
Baca Selengkapnya