Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menelusuri anggaran pengadaan lift dan renovasi rumah dinas Gubernur Anies

Menelusuri anggaran pengadaan lift dan renovasi rumah dinas Gubernur Anies Rumah dinas Gubernur DKI. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 kembali disorot. Ini setelah munculnya anggaran pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertahanan untuk merenovasi rumah dinas gubernur. Anggaran itu tercantum di situs LKPP.

Ada empat poin pekerjaan yang diajukan untuk pengerjaan pada Februari dan Maret 2018. Mulai dari pelaksanaan pengawasan rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp 145.629.000. Lalu belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur Rp 134.310.000, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1.383.688.903. Terakhir, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum

Anggaran ini menimbulkan tanda tanya. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku baru mengetahui ada anggaran pengadaan lift yang masuk dalam pagi anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Dari informasi yang diperoleh Anies, Dinas Cipta Karya yang memasukkan anggaran itu tanpa sepengetahuannya.

"Untung ketemu tuh. Jadi kita tahu. Jadi kemudian saya bilang Pak Sekda ini apa, Pak Sekda bilang ini sudah yang kedua kalinya pak. Tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini, setahu saya tidak ada renovasi besar, enggak sama sekali. Pak sekda cerita tahun lalu malah mau renovasi besar untuk mengganti apa marmer. Jadi sudahlah jangan coba-coba masukin anggaran," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Lantas, dari mana anggaran tersebut muncul? Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta justru membantah ada pengajuan anggaran renovasi dari Dinas Cipta Karya. Dia mengatakan, dalam rapat APBD DKI 2018 lalu, tidak pernah ada pembahasan pengadaan lift dan renovasi rumah dinas gubernur.

"Tidak ada dari dinas. Kalau ada pasti kami coret permintaan itu," ujar anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.

Anggaran itu pasti dicoret lantaran DPRD menilai rumah dinas gubernur masih layak dan tidak perlu direnovasi. Termasuk penambahan lift. "Itu pemborosan namanya," tegasnya.

Bahkan, lanjut Bestari, Kepala Dinas Cipta Karya justru menyatakan rumah dinas gubernur masih bagus dan tak perlu renovasi. Dia mencontohkan saat mencoret rencana penggantian marmer rumah dinas gubernur. Rencana ganti marmer yang dimasukkan dalam APBD tahun lalu itu dicoret lantaran marmer di rumah dinas masih sangat bagus. Bahkan masuk kategori antik dan harganya bisa tak ternilai.

Politisi Partai NasDem ini mengaku bingung jika Pemprov DKI mencoba mengutak-atik anggaran dengan memasukkan rencana pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur. Sebab, rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Suropati itu tak membutuhkan lift. Di rumah dinas itu ada lantai basement yang terletak di bagian belakang. Dekat dapur. Di situ ada enam anak tangga. Sehingga tidak membutuhkan lift.

"Dan sepertinya gubernur juga enggak akan masuk-masuk sampai ke dapur. Saya enggak ngerti, engga masuk akal," ucapnya.

Karena itu Bestari kembali menegaskan, baik di rapat komisi maupun di badan anggaran, tidak sekalipun membahas renovasi rumah dinas gubernur dan pengadaan lift. Namun tidak menutup kemungkinan anggaran siluman itu muncul di proses yang lain. Seperti halnya dana TGUPP yang muncul di Bappeda. Bola panas anggaran siluman ini dilempar ke Kementerian Dalam Negeri.

"Ada proses yang tidak lagi terbahas ketika ada perubahan di Kemendagri. Sehingga di Kemendagri yang paling layak ditanyakan," ucapnya.

Dia menjelaskan, setelah pembahasan dan persetujuan di tingkat DPRD DKI, ada proses di mana anggaran itu di bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Bisa saja, celah memasukkan anggaran siluman itu muncul di sana.

"Kalau ada nego-nego, lobi-lobi, kita enggak tahu. Mungkin di sana ada utak-atik. Apalagi setelah dari kemendagri enggak ada lagi pembahasan di DPRD," katanya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Ungkap Ada Renovasi Gedung Pemerintahan Padahal Kondisinya Masih Baik
Anies Ungkap Ada Renovasi Gedung Pemerintahan Padahal Kondisinya Masih Baik

Pemerintah seharusnya menghentikan renovasi gedung, dan mengalihkan anggaran untuk kesehatan.

Baca Selengkapnya
Biaya Perawatan Stadion JIS Capai Rp60 Miliar per Tahun, Untuk Apa?
Biaya Perawatan Stadion JIS Capai Rp60 Miliar per Tahun, Untuk Apa?

Biaya per tahun untuk perawatan Jakarta International Stadium (JIS) berkisar Rp50-60 miliar. Angka ini juga mencakup biaya asuransi bangunan.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan

Penggeledahan ini disebut-sebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp151 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan

Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.

Baca Selengkapnya
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!

Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya

Bersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.

Baca Selengkapnya
Anies Sindir Anggaran Rp700 Triliun Kemenhan, Ini Fakta dan Data dari Kemenkeu
Anies Sindir Anggaran Rp700 Triliun Kemenhan, Ini Fakta dan Data dari Kemenkeu

Anies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta

Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Baca Selengkapnya
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Baca Selengkapnya