Mereka protes Ahok gusur Kampung Pulo, dibalas dengan goblok

Merdeka.com - Ratusan rumah di Kampung Pulo digusur Pemprov DKI Jakarta. Penggusuran ini dilakukan agar program normalisasi kali Ciliwung berjalan lancar.

Tapi niatan itu mendapat penolakan dari sejumlah warga yang tak rela rumahnya dirobohkan. Mereka melakukan perlawanan melempari petugas dengan batu.

Tapi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tetap bertekad membersihkan Kampung Pulo dari pemukiman ilegal. Dia juga menegaskan tak mau mengeluarkan uang sepeserpun untuk ganti rugi.

Sikap tak mau kompromi Ahok, sapaan Basuki mendapat kritikan dari sejumlah pihak salah satunya sejarawan JJ Rizal.

Apa katanya?

Ahok sadar dirinya tak beda jauh dengan warga Kampung Pulo yang bangunan rumahnya menjadi penyebab banjir.

"Ahok gusur dong rumahnya karena di lahan hutan mangrove yang dijadikan hunian mewah dan akibatkan penurunan tanah, banjir rob baru bela yang benar. Apa Ahok sadar dan punya pengetahuan bahwa ia pun sejenis orang Kampung Pulo yang dituduh penghuni liar penyebab bencana banjir karena tinggal di Pluit," kata JJ Rizal dalam akun twitternya @JJRizal yang dikutip merdeka.com, Jumat (21/8).

Menurutnya, rumah Ahok yang berada di kawasan Pantai Mutiara juga layak digusur. Sebab, kawasan tersebut merupakan lahan hijau dan resapan air.

"Kalau Ahok betul ngerti Jakarta ya kudunya dia lihat dirinya pun bagian dari penjahat lingkungan karena tinggal di kawasan 806 Ha hutan bakau. Ahok dukung reklamasi developer-developer gede yang jual kawasan mewah persetan rusak lingkungan, kalau Jakarta rusak banjir parah yang disalain si miskin," terang dia.

Tak cuma JJ Rizal, anggota DPRD juga mengkritik Ahok. Siapa anggota DPRD itu?

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, menilai Ahok kurang bijak karena tak mendengar apa yang diberatkan warga.

"Menurut kabar sudah ada dialog dengan Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur keukeuh pada pendiriannya enggak menerima usulan dari warga," terangnya saat meninjau Kampung Pulo.

"Menurut saya kalau ada kebuntuan dialog, kemudian dipaksa dieksekusi, ya saya menyayangkan. Kita tanya maunya. Kalau warga lemah azas legalitasnya ya harus menyadari," kritiknya. (mdk/did)