Moratorium ditolak Jokowi, DKI lakukan persiapan UN seperti biasanya
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tetap dilanjutkan. Dengan demikian, Jokowi menolak pelaksanaan UN dimoratorium seperti usulan Mendikbud Muhadjir Effendy.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku belum mendapatkan surat keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait moratorium UN. Apalagi moratorium UN baru sebatas wacana.
"Belum ada keputusan (moratorium UN). Jadi kita semua pasti ada dasarnya. Kalau birokrasi tuh bekerja dengan surat resmi. Dan pemberitahuan terhadap itu asumsinya kan baru wacana iya tidak, moratorium tidak itu kan," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (20/12).
-
Bagaimana cara menetapkan UMK 2025? Untuk Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kapan UMK 2025 ditetapkan? Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten atau kota (UMK).'Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025,' kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (4/12).
-
Apa yang dilakukan Jokowi untuk dies natalies UGM? 'Jadi begini sebenarnya UGM itu mengundang beliau. Cuma sampai tadi malam beliau masih di Jepang ya. Jadi waktunya tidak cukup untuk sampai ke Yogyakarta. Meskipun sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk memberikan pidato langsung ke UGM,' ucap Andi saat dihubungi, Selasa (19/12).
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
Oleh sebab itu, Pemprov DKI kini tengah meminta ketegasan resmi dari Mendikbud dikarenakan waktu pelaksanaan UN tinggal hitungan bulan dan persiapan harus segera dilakukan.
"Kita selalu bersurat jemput bola termasuk mengenai olahraga kemarin ya (kasus bonus atlet DKI), kita juga minta penegasan resmi juga dari kementerian olahraga. Mengenai hal ini kami meminta penegasan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan," jelasnya.
Sumarsono menambahkan, jika hari ini masih belum ada kejelasan maka pihak Pemprov akan melakukan persiapan UN seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau jadi moratorium seperti apa? Kita juga butuh petunjuk teknis dari pemerintah pusat," tandasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaStatus DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya