Otak atik sistem transportasi ala Ahok bebas macet atau makin ruwet?
Merdeka.com - Semakin tahun kemacetan di Jakarta terus bertambah. Sudah berapa gubernur berganti dan menjanjikan solusi bebas macet nyatanya tak berhasil.
Kendaraan roda empat dan dua pribadi saban hari menghabiskan ruang aspal. Jalan layang yang dibangun untuk memecah kemacetannya nyatanya tak memberikan hasil nyata.
Kondisi ini membuat penggunaan kendaraan menghabiskan waktu sampai berjam-jam dalam perjalanan. Belum lagi bila hujan turun, kemacetan makin mengular karena jalanan tergenang hari.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
Sejak memimpin DKI, Basuki Tjahaja Purnama, coba menjanjikan solusi bebas macet. Dia menilai kemacetan selama ini karena para pemimpin tak berani membuat gebrakan.
Ahok, sapaan Basuki, mengklaim akan merubah cara pikir selama ini. Dia coba membuat gebrakan untuk membenahi lalu lintas di Jakarta.
Berikut otak atik Ahok benahi lalu lintas agar Jakarta bebas macet:
Hentikan monorail
Januari lalu, Ahok memastikan proyek moda transportasi monorail tidak dilanjutkan. Keputusan ini diambil usai dirinya bertemu Presiden Joko Widodo."Saya udah lapor Presiden tadi. Presiden juga mengatakan kalau advice dari KemenPU tidak mungkin membangun Depo di atas Waduk Setiabudi," ungkapnya.Dia menjelaskan, PT Jakarta Monorail (JM) merencanakan pembangunan Depo di atas Waduk Setiabudi. Jika mereka tetap ngotot mengajukan usulan tersebut, Ahok akan mengadukannya kepada Jokowi."Mereka juga minta depo di Tanah Abang. Tapi harus memakai pondasi satu ruas jalan, saya enggak setuju kalau seperti itu. Ya pasti kami tolakan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.Ahok menegaskan, dirinya sudah membuat surat resmi untuk menolak pembangunan monorail. "Saya udah suruh balas surat. Karena udah dapat rekomendasi dari PU. Minggu depan kami balas," tambahnya.Sementara untuk tiang yang sudah terlanjur berdiri, Ahok tak akan merobohkannya. Kata Ahok, tiang itu akan menjadi monumen."Biarin lah itu jadi monumen sejarah bahwa terjadi kebodohan Pemprov DKI saking napsu ingin transportasi massal," tutupnya.
Gantikan monorail dengan LRT
Setelah membatalkan monorail, Ahok memutuskan membangun membangun Light Rapid Transit (LRT) di pusat Kota Jakarta."Apa yang terjadi kalau monorail itu tidak sanggup memenuhi permintaan kami, akan kita batalkan. Lalu Jakarta enggak punya transportasi massal. Tidak. Kami akan membangun Light Rapid Transit (LRT)," ujar Ahok.Menurut Ahok, pembangunan LRT lebih mudah ketimbang monorail. Selain itu, banyak negara-negara maju lebih memilih menggunakan LRT daripada monorail. Dalam membangun LRT, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan melelang hak udara seluas 200.000 meter persegi ke pengelola gedung atau perusahaan swasta."Makanya, dunia itu pakainya LRT, Singapura juga. Bangunnya pun cepat karena pakai konstruksi baja. Duitnya dari mana? Saya suruh hitung, kenapa kita enggak lelang saja? JM saja minta 200.000 meter persegi. Hak udara," kata Ahok.Proyek ini akan menghabiskan dana lebih kurang Rp 3 triliun. Untuk tahap awal atau groundbreaking, Ahok menyiapkan dana lebih kurang Rp 500 miliar.Ahok pun sudah menunjuk PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya untuk menggarap proyek ini. Rencananya pembangunan LRT ini mencapai tujuh koridor, dengan sejumlah rute yakni, Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Transjakarta masuk dalam BUMD
Ahok mengubah angkutan massal Transjakarta dari unit pengelola menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ahok berharap dengan sistem BUMD, Transjakarta punya daya saing sehingga makin dimintai warga Jakarya."BUMD lebih leluasa aja, minimal kita bisa masukin orang di luar PNS kan boleh, bajak CEO sopir taksi yang hebat kan bisa. Sekarang harus PNS, itu kelemahannya. Jadi enggak bisa rombak manajemen, itu yang enggak bisa kita lakukan, enggak bisa pinjem bank juga, bisnis juga," kata Ahok.Sebagai salah satu bagian dari BUMD, Ahok pun menyuntikkan dana ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Rp 2 triliun. Ahok menilai besaran PMP yang diberikan Pemprov DKI kepada PT Transportasi Jakarta adalah hal yang wajar. Menurutnya, BUMD ini belum sanggup berdiri sendiri alias mandiri."Ya kan kalau mau mandiri, kita PT harus pelayanan, mau transportasi umum nggak? Mana transportasi umum yang untung, ya kan. UPT (unit pelayanan teknis Transjakarta) kan geraknya susah makanya kita kasih (PMP)," katanya.
Hapus bus sekolah, alihkan naik Kopaja AC
Ahok menyambut baik langkah integrasi layanan antara Kopaja dengan Transjakarta. Di samping itu, dirinya mengaku akan menghapus layanan bus sekolah di ibu kota, karena dinilai tidak efektif mengangkut siswa-siswi sekolah."Bus sekolah mau saya hilangkan. Tinggal nanti pelajar naik bus itu enggak usah bayar lagi, tinggal tempel kartu," ujar Ahok.Ahok mengatakan, nantinya para pelajar yang mengenakan seragam sekolah, hanya cukup menempelkan kartu elektronik ke mesin pembayaran, sehingga mereka akan digratiskan menumpang Kopaja yang terintegrasi dengan Transjakarta tersebut.Selain itu, para lansia dan pensiunan juga tidak diharuskan membayar, dan hanya cukup dengan menempelkan kartu untuk diketahui ke mana tujuan perjalanannya."Saya mau tahu siapa yang naik bus. Nanti pelajar pakai seragam pakai KJP enggak perlu bayar. Nanti TNI-Polri yang pakai seragam, kalau bisa nunjukin kartu anggota dia juga nggak bayar," ujar Ahok."Orang tua yang pensiun nggak usah bayar, tapi dia musti tempel kartu. Saya pengen tahu orang tua ini jalan-jalannya ke mana. Kalau dia ke Olimo terus, ya bahaya," pungkasnya diiringi derai tawa. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaJakarta dan macet dua hal yang sulit dipisahkan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaJokowi keluhkan banyak kota di Indonesia yang mengalami kemacetan
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca SelengkapnyaAnies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnya