Pak Ahok tolong perhatikan, warga Kepulauan Seribu butuh pasar

Merdeka.com - Sudah 11 tahun, Kepulauan Seribu berdiri sebagai kabupaten sejak 2003 lalu. Sampai saat ini, 23.000 warga sekitar masih sulit memenuhi kebutuhan mereka karena minimnya jumlah Pasar Tradisional.

Sulitnya memperoleh kebutuhan bahan pangan makin terasa saat Kepulauan Seribu memasuki musim angin barat yang membuat cuaca buruk. Akhirnya, mereka terpaksa membeli dari wilayah daratan atau menunggu datangnya pedagang keliling yang datang satu kali dalam sepekan antara Rabu atau Kamis.

Ketua RT 03/02, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Tiyik Abidin mengatakan, warga kerap kesulitan mendapat pasokan kebutuhan bila cuaca buruk melanda.

"Pemenuhan kebutuhan hidup selama ini membeli dari pedagang keliling. Tapi kalau lagi musim cuaca buruk warga membeli dari tengkulak," ujar Tiyik kepada wartawan di Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Senin (22/12).

Tiyik mengakui, warga harus merogoh koceknya lebih dalam akibat ulah tengkulak yang menaikkan harga sesuka hati bahkan sampai 10 persen dari harga normal. Warga makin bingung harus membeli atau pergi ke daratan yang lebih membutuhkan biaya.

"Makanya warga berharap dibangun pasar yang permanen di pulau sehingga barang bisa distok di pasar. Kita sudah komunikasi dengan Pak Bupati dan kami dengar beliau sudah mengusulkan tapi belum ada realisasi dari instansi terkait," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin, membenarkan hingga kini tidak ada pasar rakyat yang berdiri di wilayahnya. Dia sudah berupaya mengusulkan pembangunan pasar ke Dinas Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Perdagangan (UMKM-KP) Provinsi DKI Jakarta.

"Sudah saya usulkan pembangunan pasar sejak 2013 lalu. Tapi saya dengar baru 2015 mendatang akan direalisasikan," ujarnya.

Asep menuturkan, selama ini pihaknya sudah berupaya memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Namun, ia mengaku pihaknya memiliki keterbatasan karena secara teknis kewenangan membangun pasar ada di tingkat Dinas.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas UMKMKP Provinsi DKI Jakarta, Joko Kundaryo, mengaku bahwa untuk pembangunan pasar lebih merupakan kewenangan PD Pasar Jaya. Namun demikian, pihaknya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan membuat Lokbin.

"Kalau memang dibutuhkan silakan mengusulkan saja. Secara resmi pihak Kabupaten dapat mengajukan ke kami," tandasnya.