Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pejabat eselon III dan IV di Pemprov DKI bakal dirampingkan

Pejabat eselon III dan IV di Pemprov DKI bakal dirampingkan Plt Sumarsono tinjau proyek MRT. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono mengatakan Pemprov DKI akan mengubah struktur pemerintahan DKI Jakarta. Hal itu pun sudah disampaikan ke DPRD.

"Tadi kita sepakat dengan DPRD pada prinsipnya, pertama bahwa struktur organisasi pemerintah Jakarta akan berubah," ujar Sumarsono di Gedung DPRD usai rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta terkait Raperda pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, Jakarta Pusat (23/11).

Sumarsono mengatakan pengubahan struktur pemerintahan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan dinamika di Jakarta. "Pegawai struktural ke depan akan dialihkan ke pegawai fungsional tujuannya supaya lebih profesional," ujar Sumarsono.

Orang lain juga bertanya?

Dengan adanya Raperda ini Sumarsono mengatakan akan terjadi perampingan 10 - 15 persen pegawai eselon III dan IV. Pegawai tersebut nantinya akan difungsionalkan.

"Kita bisa hitung mereka yang tidak dapat jabatan struktural. Perampingan nanti 10 - 15 persen. Yang lain akan difungsionalkan," ujar Sumarsono.

Sumarsono menjelaskan kembali bagi pegawai yang terkena perampingan akan diusahakan untuk tidak kehilangan pekerjaan. "Saya menghindari adanya non job. Saya kira untuk ketenangan dari teman teman semuanya sejauh masih bekerja dengan baik. Akan dilakukan Assessment bagi yang memenuhi standar minimal," ujar Sumarsono.

Terkait penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) Sumarsono menegaskan tidak akan ada penerimaan untuk sementara. Pihaknya akan fokus untuk melakukan penataan organisasi dan personel pegawai Pemprov DKI Jakarta saat ini.

"Nanti Insyaallah kalau ada sinyal dari pemerintah pusat. Formasi disiapkan 2017 misalnya, kita baru rekrutmen pegawai baru," kata Sumarsono. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pj Gubernur Teguh Mutasi 7 Pejabat Pemprov DKI, Ada Kasatpol PP hingga Wali Kota
Pj Gubernur Teguh Mutasi 7 Pejabat Pemprov DKI, Ada Kasatpol PP hingga Wali Kota

Tujuh pejabat tersebut dilantik pada Kamis, 28 November 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Dicopot Heru Budi, Marullah Matali Kini Kembali Jabat Sekda DKI Jakarta
Dicopot Heru Budi, Marullah Matali Kini Kembali Jabat Sekda DKI Jakarta

Marullah sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI sejak Januari 2021 di era Gubernur Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Rombak Direksi Pasar Jaya, Agus Hilmawan Ditunjuk Jadi Direktur Utama
Heru Budi Rombak Direksi Pasar Jaya, Agus Hilmawan Ditunjuk Jadi Direktur Utama

Agus Hilmawan sebelumnya pernah menjabat Dirut Perumda Sarana Jaya.

Baca Selengkapnya
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong  dan Plt
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong dan Plt

Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya
Kabid dan Kadis Kebudayaan Jakarta Jadi Tersangka Korupsi, ASN Diwanti-wanti Jaga Integritas
Kabid dan Kadis Kebudayaan Jakarta Jadi Tersangka Korupsi, ASN Diwanti-wanti Jaga Integritas

Pempov Jakarta juga bersedia membantu Kejati untuk mengusut kasus secara tuntas.

Baca Selengkapnya