Pejabat eselon III dan IV di Pemprov DKI bakal dirampingkan
Merdeka.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono mengatakan Pemprov DKI akan mengubah struktur pemerintahan DKI Jakarta. Hal itu pun sudah disampaikan ke DPRD.
"Tadi kita sepakat dengan DPRD pada prinsipnya, pertama bahwa struktur organisasi pemerintah Jakarta akan berubah," ujar Sumarsono di Gedung DPRD usai rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta terkait Raperda pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, Jakarta Pusat (23/11).
Sumarsono mengatakan pengubahan struktur pemerintahan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan dinamika di Jakarta. "Pegawai struktural ke depan akan dialihkan ke pegawai fungsional tujuannya supaya lebih profesional," ujar Sumarsono.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Dengan adanya Raperda ini Sumarsono mengatakan akan terjadi perampingan 10 - 15 persen pegawai eselon III dan IV. Pegawai tersebut nantinya akan difungsionalkan.
"Kita bisa hitung mereka yang tidak dapat jabatan struktural. Perampingan nanti 10 - 15 persen. Yang lain akan difungsionalkan," ujar Sumarsono.
Sumarsono menjelaskan kembali bagi pegawai yang terkena perampingan akan diusahakan untuk tidak kehilangan pekerjaan. "Saya menghindari adanya non job. Saya kira untuk ketenangan dari teman teman semuanya sejauh masih bekerja dengan baik. Akan dilakukan Assessment bagi yang memenuhi standar minimal," ujar Sumarsono.
Terkait penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) Sumarsono menegaskan tidak akan ada penerimaan untuk sementara. Pihaknya akan fokus untuk melakukan penataan organisasi dan personel pegawai Pemprov DKI Jakarta saat ini.
"Nanti Insyaallah kalau ada sinyal dari pemerintah pusat. Formasi disiapkan 2017 misalnya, kita baru rekrutmen pegawai baru," kata Sumarsono. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuh pejabat tersebut dilantik pada Kamis, 28 November 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaMarullah sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI sejak Januari 2021 di era Gubernur Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaAgus Hilmawan sebelumnya pernah menjabat Dirut Perumda Sarana Jaya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaDPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.
Baca SelengkapnyaPempov Jakarta juga bersedia membantu Kejati untuk mengusut kasus secara tuntas.
Baca Selengkapnya