Pemenang tender beralamat fiktif praktik lazim korupsi APBD
Merdeka.com - Sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan uninterruptible power supply (UPS) APBD DKI Jakarta 2014 diduga beralamat fiktif. Beberapa tidak bonafid bahkan ada perusahaan penggilingan tepung ikan yang menjadi pemenang pengadaan barang senilai Rp 5,8 miliar per unit itu. Praktik ini disebut sudah lazim terjadi dalam korupsi pengadaan barang di daerah-daerah.
Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Pemprov DKI termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Jika pemenang tender tidak jelas alamatnya, seharusnya dibatalkan apalagi bisa ikut tender.
"Mereka (ULP dan LKPP) yang harus diperiksa terlebih dulu oleh aparat hukum. Kenapa bisa meloloskan perusahaan-perusahaan abal-abal sebagai pemenang tender," kata Uchok dalam perbincangan dengan merdeka.com, Senin (2/3).
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Siapa yang mangkir? Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang diduga melanggar kode etik di Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
Uchok menegaskan, fungsi LKPP seharusnya menjadi pengawas dalam proses-proses lelang pengadaan barang. Lembaga ini tidak bisa lepas tangan jika prosedur lelang tidak sesuai.
"Kalau mark up harga barang masih bisa ditoleransi 20-50 persen. Tapi banyak juga proyek-proyek fiktif yang ada anggarannya tapi tidak pernah ada kegiatannya," pungkas Uchok.
Sebelumnya, penelusuran merdeka.com ke tiga alamat pemenang tender pengadaan UPS dalam APBD 2014 DKI Jakarta menemukan fakta menarik. CV Wiyata Agri Satwa, pemasok UPS di SMKN 42 dengan nilai barang Rp 5.833.448.500 ternyata perusahaan distributor tepung ikan. Perusahaan itu berkantor pusat di Jalan Tambak Sawah Industri Blog D/10 RT 07 RW 02, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kemudian CV Artha Prima Indah yang menjadi pemenang tender pengadaan UPS untuk SMAN 94 Jakarta Timur. Saat didatangi, alamat di Jalan Penganten Ali RT 08/06 No 65 C-D tidak ditemukan kantor perusahaan itu. Bahkan ketua RT setempat tidak tahu menahu ada perusahaan itu di wilayahnya.
Terakhir, adalah CV Bintang Mulia Wisesa yang memenangkan tender untuk SMAN 27 dengan nilai proyek Rp 5.831.375.000. Kantor CV Bintang Mulia Wisesa hanya sebuah rumah. Kantor tersebut beralamat di Jalan Bugis Raya No.110, RT 005/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Di halam rumah, terpasang sebuah spanduk bertuliskan service pendingin udara mobil. Terdapat juga sebuah plang bertuliskan: 'CV Bintang Mulya Wisesa, General Contractor and Supplier, menerima Service/Repair AC Mobil, AC Rumah, Kulkas, Dispenser, Jual AC Baru/AC Bekas, Terima Tukar Tambah'.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang wanita inisial FD tidak kapok melakuan tindak pidana penipuan. Padahal pelaku sudah pernah mendekam di balik jeruji dengan kasus serupa.
Baca SelengkapnyaDugaan itu diketahui saat KPK memeriksa Direktur Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa pada BPKP Wasis Prabowo.
Baca SelengkapnyaMarak penipuan berkedok lowongan kerja di Bekasi, milenial tak lepas dari penipuan ini.
Baca Selengkapnya"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan Tim Jaksa dalam waktu 14 hari kerja," tutur Kabag KPK Ali.
Baca SelengkapnyaKasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018 hingga 2020.
Baca SelengkapnyaMinat masyarakat untuk mengikuti penawaran lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Baca SelengkapnyaDua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas
Baca SelengkapnyaAHY menyarankan pada masyarakat bila menemukan indikasi ketidakabsahan pada lahannya, sebaiknya laporkan ke pihak kantor ATR/BPN untuk mencabut akta.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya