Follow
Pemenang tender ketahuan nipu, Ahok ancam denda lima kali lipat
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin melakukan antisipasi adanya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Caranya dengan mengenakan denda lima kali lipat dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, bila memang terbukti bersalah, maka ia tidak akan memberikan ampun. "Jadi kalau kalian ketahuan nipu saya kenakan denda lima kali," tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/2).
Lalu selain mengenakan denda, Pemprov DKI Jakarta juga akan melihat rekam jejak perusahaan yang mengikuti tender. Rekam jejak ini bermaksud mengetahui seberapa profesional perusahaan tersebut.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Di mana Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
"Terus saya cek apa pernah mereka jual barang ke swasta, soalnya swasta tidak mungkin mau ketipu kamu kan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sedangkan bila ada kenaikan harga saat tender berlangsung, perusahaan peserta tender seharusnya tidak perlu khawatir. Sebab sudah ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang menangani hal tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya
Tiga orang di antaranya untuk kepentingan penyidikan langsung dilakukan penahanan.
Baca Selengkapnya
Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk
Baca Selengkapnya
PT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca Selengkapnya
Empat gugatan adalah soal penetapan status tersangka, sedangkan gugatan kelima adalah soal penyitaan terhadap sejumlah barang bukti oleh penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Jaksa juga turut menyita barang bukti dari tangan para tersangka
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca Selengkapnya
KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.
Baca Selengkapnya
Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dengan mengulik keterangan dari 146 saksi.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnya
Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca Selengkapnya