Pemprov DKI akan Masukan Sanksi Pidana saat Revisi Perda Tentang Covid-19

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) penanganan pandemi Covid-19. Nantinya akan aturan daerah tersebut akan memuat sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan pembatasan mobilitas.

"Kami Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI merumuskan revisi Perda pengendalian Covid agar dimasukan pasal terkait hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar," katanya saat meninjau vaksinasi di SMA 38, Kamis (15/7).

Dia menuturkan, selama 12 hari kebijakan PPKM Darurat berlaku mobilitas warga berangsur-angsur menurun. Kondisi ini, kata Riza, diharapkan dapat menekan laju penularan virus khususnya akibat varian Delta yang menjadi dominasi penularan kasus Covid-19.

Agar penurunan mobilitas dapat dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat, politikus Gerindra itu kembali mengingatkan warga tetap disiplin menjalani kebijakan PPKM Darurat.

"Untuk itu kami minta semuanya agar patut taat dan disiplin," pungkasnya.

Pemprov DKI sejatinya telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan tentang pidana diatur dalam Bab X yang terdiri dari:

Pasal 29

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan tes cepat PCR dan atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000"

Pasal 30

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi covid-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000"

Pasal 31 ayat 1

"Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas kesehatan dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,"

Ayat 2

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan ancaman dan atau kekerasan dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000"

Pasal 32

"Setiap orang terkonfirmasi covid yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.”