Pemprov DKI Copot Lurah dan Bendahara Duri Kepa Buntut Dugaan Penipuan Rp264 Juta

Merdeka.com - Lurah Duri Kepa Marhali dan bendaharanya Devi Ambarsari dicopot Pemprov DKI Jakarta. Pencopotan terkait kisruh dugaan penipuan duit warga Tangerang senilai Rp264,5 juta. Meski sudah dicopot, namun keduanya masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Lurah dan bendahara sudah dibebastugaskan dari jabatan ASN (aparatur sipil negara) oleh atasan langsung sesuai PP 94 tahun 2021," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11) seperti diberitakan Antara.

Wagub DKI menambahkan saat ini keduanya juga sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

"Dalam menjalankan pemerintahan telah ditunjuk pelaksana harian lurah dan bendahara," imbuh Riza.

Meski dibebastugaskan dari jabatannya, namun keduanya masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Sebelumnya, seorang warga Tangerang berinisial SKD pada 25 Oktober 2021 melaporkan kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan dengan terlapor Lurah Duri Kepa, Marhali di Polres Metro Tangerang Kota dengan nilai kerugian Rp264,5 juta.

Lurah Duri Kepa Marhali kemudian membantah pihaknya melakukan pinjaman dana kepada SKD.

Ia menyebut pinjaman tersebut merupakan pinjaman pribadi bendahara yang mengatasnamakan kelurahan.

"Itu pinjaman pribadi yang mengatasnamakan kelurahan," ujarnya.

Sementara itu, Devi Ambarsari dalam surat pernyataannya yang ditandatangani 27 Mei 2021 menyebutkan bahwa SKD menitipkan uang sebesar Rp264,5 juta di kelurahan Duri Kepa yang diketahui lurah.

Uang yang masuk ke rekening Kelurahan Duri Kepa itu, lanjut PNS kelahiran 1993 itu ditransfer bertahap dan digunakan untuk keperluan membayar honor RT/RW.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa sistem pengembalian dibayarkan Kelurahan Duri Kepa dengan menambahkan biaya (fee) 10 persen dari nominal uang yang dititipkan.

"Saya sama sekali tidak menerima uang tersebut untuk kepentingan pribadi saya," tulis Devi dalam surat pernyataan.

Pemerintah Kota Jakarta Barat mengeluarkan surat pembebasan tugas kepada keduanya.

"Sudah dikeluarkan surat penonaktifan atau surat pembebasan dari jabatan ASN sambil menunggu hasil keputusan pemeriksaan atau keluarnya ketetapan hukuman," kata Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko, Jumat (29/10).