Pemprov DKI gandeng 26 PTN buat mahasiswa pemegang KJMU
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan 26 perguruan tinggi negeri (PTN) untuk penerimaan mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Harapannya siswa SMA ibu kota tidak putus semangat untuk melanjutkan pendidikan karena biaya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kerja sama ini bertujuan agar siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa melanjutkan ke PTN. Bahkan mereka nantinya juga akan mendapatkan biaya hidup dari Pemprov DKI.
"Intinya kita ingin pertama pemegang KJP tidak patah semangat, dulukan dia patah semangat karena berpikir nggak mampu bayar kuliah. bisa daftar PTN pun nggak mampu biaya hidup. Jadi kita mau evaluasi, mungkin nanti yang di Jakarta, kota besar 18 juta setahun nggak cukup nanti kita akan sesuaikan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Siapa yang menerima DAK pangan? Kabupaten Gunungkidul terpilih sebagai salah satu dari 49 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diusulkan akan menerima dana alokasi khusus (DAK) tematik kawasan produksi pangan nasional 2025.
-
Siapa yang akan menyumbangkan gaji dan tunjangan nya? Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
Selain itu, Pemprov DKI juga mengajak kerja sama dalam bidang pertanian peternakan dan perikanan. Dengan pembiayaan dari APBD, nantinya keuntungannya akan dibagi dua dengan persentase 80-20.
"Kami siapin semua, modalin semua bagi hasil berapa? 80 buat kamu yang lulusan sarjana, kita cuma 20 persen. Kita Oktober akan launching perikanan di Pulau Seribu, jadi orang bisa jadi orang kaya," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menjelaskan, sampai saat ini sudah ada sekitar 664 orang yang tergabung dalam bantuan pendidikan ini. Nantinya mereka akan mendapatkan beasiswa ini secara non tunai.
"Saya harap tahun depan akan lebih banyak. Mungkin tahun ini kan kelas 1,2,3 (SMA) udah mulai malas kalau lihat yang sekarang lulusan ini langsung bisa dijamin pingin semangat SMP, SMA semangat," tutupnya.
Untuk diketahui ke-26 universitas yang sudah kerja sama yakni Universitas Bengkulu, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Jember, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Jogja, Universitas Padjajaran, dan Universitas Padang.
Kemudian UPN Jogja, Universitas Tidar, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Institut Pertanian bogor (IPB), Institut Teknologi Sumatera, dan Politeknik Negeri Jakarta.
Selain itu, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Bandung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI), Institut Negeri Kalimantan, Universitas Negeri Lampung, dan Universitas Negeri Palembang. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaBantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.
Baca SelengkapnyaBank DKI memberi dukungan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaBesarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaJumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2024 berkurang dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pencairan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaPramono menjanjikan program yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca Selengkapnya"Tidak ada (pemutusan KJMU)," kata Pj Gubernur Heru
Baca SelengkapnyaTerdapat dana santunan bagi mahasiswa yang meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaPencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU tahap II 2024 baru bisa dilakukan setelah selesainya proses pembukaan rekening.
Baca Selengkapnya